Umar Bonte: Pilkada Muna 2020 Terbobrok, Kecurangannya Terstruktur

0
3931
Umar Bonte: Pilkada Muna 2020 Terbobrok, Kecurangannya Terstruktur
Advokat Sulawesi Tenggara (Sultra) Umar Bonte. (Foto: Ist)

MUNA, SULTRA — Advokat Sulawesi Tenggara (Sultra) Umar Bonte menilai pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Muna, pada 9 Desember 2020 lalu, merupakan Pilkada terbobrok. Kecurangan terstruktur, sistematis dan massif.

Pasalnya, saat proses pelaksanaannya ditemukan adanya money politic, juga dugaan keterlibatan birokrasi dan penyelenggara untuk memenangkan salah satu Paslon tertentu.

“Saya melihat proses demokrasi yang terjadi di Raha (Muna) adalah benar-benar kejahatan demokrasi. Sistem pelaksanaan Pilkadanya amburadul, proses yang terjadi adalah demokrasi pasar,” ujar UB sapaan karib Umar Bonte melalui sambungan seluler, Senin (14/12/2020).

Bahkan, lanjut UB, kecurangan lainnya juga ditemukan kertas suara yang sudah tercoblos seperti yang ada di Desa Labunti.

“Itulah sebabnya, Pilkada di Muna sampai dengan saat ini belum dapat kita terima karena ada banyak kejanggalan,” lanjutnya.

UB pun mengungkapkan, jika demokrasi berjalan dengan baik dan murni, tak ada intimidasi dari pihak birokrasi Petahana, memaksa rakyat memilih Paslon tertentu yaitu Nomor 1 RE-BL sperti video dugaan money politik yang lagi viral, dilakukan Kepsek atas perintah oknum Kadis, maka Pilkada akan berjalan Luber. Rakyat memilih sesuai hati nuraninya.

Namun karena pola yang dibangun mulai dari kampanye sampai dengan hari H pemilihan sudah diwarnai dengan cara-cara yang tidak sehat, rakyat dibungkam kebebasannya untuk memilih, sehingga hasilnya pun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Ada orang-orang dipaksa untuk mendukung, birokrasi ditekan dan itu ada semua videonya beredar, rakyat ditekan dengan Bansos, ditekan dengan PKH untuk mempertahankan oligarki,” ungkap UB.

“Belum lagi penyelenggara sampai birokrasi turut serta melakukan upaya-upaya untuk memenangkan salah satu Paslon. Itulah yang membuat demokrasi kita di Muna rusak parah,” sambungnya.

Oleh karena itu, tambah UB, pihaknya akan terus melakukan upaya agar memperbaiki sistem demokrasi di Kabupaten Muna.

“Dan saya pikir kita harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan upaya hukum untuk menegakkan demokrasi yang baik,” pungkasnya.(*)

Kontributor: Ros

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here