Tindaklanjuti Kasus Direktur PT. Rosini, Ampuh Sultra Bakal ke Mabes Polri dan Kementerian Perhubungan

0
345
Tindaklanjuti Kasus Direktur PT. Rosini, Ampuh Sultra Bakal ke Mabes Polri dan Kementerian Perhubungan
Ampuh Sultra saat menggelar demonstran di Kantor Perhubungan Sultra. (Foto: Julianto/FB)

KENDARI, SULTRA – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam waktu dekat bakal menyambangi Mabes Polri dan Kementerian Perhubungan guna melaporkan PT. Rosini Indonesia atas dugaan kasus penyalahgunaan izin pelabuhan Jetty yang telah di police line oleh pihak Kepolisian di Blok Boenaga Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Pernyataan ini disampaikan oleh Ampuh Sultra saat menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sultra, Selasa (10/03/2020).

Orator aksi, Ahmad Zainul mengungkapkan bahwa kehadiran mereka ke Mabes Polri dan Kementerian Perhubungan nantinya adalah untuk mempresur kasus tersebut, sebab penanganannya di Polda Sultra tidak transparan lagi.

Sedangkan saat itu Kabid Humas Polda Sultra AKBP Harry Goldenhardt sudah pernah penyampaikan bahwa Direktur PT. Rosini telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Jumat, 28 Juni 2019, dan akan dijerat Pasal 299 UU 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Kemudian Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup serta Pasal 299 tentang Pembangunan dan Operasional Terminal Khusus yang tanpa izin dari Menteri akan dipidana paling lama 2 tahun.

“Selain itu, ia juga dikenakan Pasal 109 tentang Usaha dan atau Kegiatan Tanpa Izin Lingkungan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun,” ujar Zainul.

Kepala Bidang Pelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi Sultra, Rahmat Halik yang menerima massa aksi menyampaikan pihaknya tidak langsung membenarkan adanya aktivitas tersebut, karena terlebih dahulu akan konfirmasi ke pihak Syabandar. Karena sampai saat ini Dinas Perhubungan tidak pernah menerima laporan gerak olah kapal dari pihak Syahbandar.

“Ketika PT. Rosini terbukti melakukan aktivitas tanpa izin maka itu merupakan suatu tindak pidana karena statusnya masih police line dan ini merupakan kewenangan dari aparat penegak hukum. Kalau tidak salah pidana tertentu dan biasanya kalau kasus-kasus seperti ini pasti kami akan turun bersama pihak Kepolisian dan akan mengklarifikasikan kepada Syahbandar,” tandasnya.

Sementara sampai berita ini ditayangkan belum ada tanggapan resmi dari pihak Polda Sultra.(*)

Reporter: Julianto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here