Terkait Hasil CPNS 2018, Pemda Keerom Gelar Rapat Guna Mendapatkan Solusi

0
84
Terkait Hasil CPNS 2018, Pemda Keerom Gelar Rapat Guna Mendapatkan Solusi
Pemda Keerom menggelar rapat koordinasi di Kantor Otonom, Swakarsa Distrik Arso. (Akim/FB.Net)

KEEROM, PAPUA – Setelah hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2018 keluar dan terjadi aksi demo yang mengakibatkan kerusakan beberapa Kantor Dinas, Pemerintah Daerah (Pemda) Keerom menggelar rapat koordinasi di Kantor Otonom, Swakarsa Distrik Arso, Senin (05/10/2020).

Hadir dalam rapat tersebut Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Keerom, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Sekretaris BKD, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Dinas Perhubungan, Seluruh Asisten, Dewan Adat Keerom, serta Ketua Klasis GKI dan Persekutuan Gereja-Gereja Keerom.

Pjs. Bupati Keerom, Dr. Ridwan Rumasukun mengatakan akan mengakomodir teman-teman yang tidak lolos dalam seleksi CPNS 2018. Selain itu, akan mengakomodir 170 yang masuk dalam Kategori 2 (K2), kemudian 130 orang untuk formasi SMA terbagi di 11 Distrik, dan nanti juga dibuka kuota CPNS sekitar 600 orang di Kabupaten Keerom.

Sehingga ia meminta kepada semua orang untuk kawal proses ini dan sosialisasi kepada masyarakat.

Ridwan juga mengatakan bahwa agar transparan maka setelah dicatat nama-nama langsung diumumkan, agar masyarakat bisa mengoreksi apakah yang diumumkan tersebut merupakan masyarakat Keerom atau bukan.

“Kita upayakan perwilayah, karena untuk ekonomi real. Kalau pegawai itu tinggal di sana maka seluruh belanjanya ada di sana dan ekonomi akan berputar, tetapi jika ia tinggal di luar wilayahnya maka sampai kapanpun daerah tersebut tidak akan bisa maju,” katanya.

Sekretaris Dewan Adat Keerom, Laurensius Borotian mengatakan walaupun pada saat rapat terjadi sedikit perdebatan tetapi akhirnya ada solusi yang dapat diambil.

“Anak Asli Keerom, Anak Papua dan Non Papua yang ada di Keerom tanpa terkecuali akan diakomodir di Formasi Honorer yang nantinya melalui pemberkasan saja tanpa ada seleksi,” ujarnya.

Laurensius juga menambahkan terkait massa pendemo yang ditahan dan yang ada di rumah sakit, Dewan Adat, FKUB dan Dedominasi Gereja akan mengupayakan bertemu dengan Kapolda untuk membahas hal ini.

“Kita melihat ini merupakan pelampiasan emosional sehingga hal itu bisa terjadi, dan soal tuduh menuduh jangan kita jadikan mereka sebagai tersangka. Karena hal ini secara spontan dan bukan hanya 1, 2 orang yang melakukan tetapi semuanya,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris Dewan Adat Keerom sangat mengapresiasi kinerja Pjs. Bupati yang sangat paham terkait sistem pemerintahan sehingga Pimpinan Daerah yang selama ini memimpin di Keerom harus mengambil contoh kepada Pjs. Bupati Keerom Ridwan Rumasukun.(*)

Kontributor: Akim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here