Soal Pemberitaan Dugaan Pemalsuan Hasil Lembaga Survei, Kuasa Hukum Rajiun Akan Tempuh Upaya Hukum

0
2226
Soal Pemberitaan Dugaan Pemalsuan Hasil Lembaga Survei, Kuasa Hukum Rajiun Akan Tempuh Upaya Hukum
Kuasa hukum LM Rajiun Tumada, Sarifudin, SH. (Foto: Ist)

MUNA, SULTRA — Menyikapi pemberitaan yang dikeluarkan oleh media online petasultra.com yang beredar melalui media sosial tertanggal 29 Juli 2020, Kuasa Hukum LM Rajiun Tumada, angkat bicara.

Dalam pemberitaan tersebut, Sarifudin, SH selaku kuasa hukum LM Rajiun Tumada menilai bahwa isi berita tersebut telah merugikan kliennya.

Hal yang menjadi titik keberatan dalam isi berita bahwa LM Rajiun Tumada diduga melakukan pemalsuan hasil survei SMRC untuk kepentingan mendapatkan dukungan partai politik.

“Berbicara dugaan, dalam ilmu hukum pidana berarti harus sudah didukung dengan bukti permulaan. Sekarang apa bukti permulaan wartawan tersebut sampai berani menyatakan bahwa klien kami yang memalsukan hasil survei lembaga SMRC?” ujarnya, Kamis (30/07/2020).

“Jangankan beliau mau memalsukan, bekerja sama saja dengan SMRC untuk mengukur tingkat elektabilitasnya tidak pernah sama sekali melakukan kerjasama. Ini kan aneh,” tambahnya.

Lagi pula, lanjut Sarifudin, kuasa hukum SMRC seperti yang tertuang dalam surat permohonan klarifikasi dan Somasi tidak pernah menyebut bahwa yang diduga melakukan hasil survei SMRC adalah LM Rajiun Tumada, sebagaimana yang tertuang dalam isi surat tersebut.

Dikatakannya Kuasa Hukum SMRC hanya meminta klarifikasi. Dan berdasarkan hasil konfirmasi pihaknya dengan Kuasa Hukum SMRC bahwa semua calon bupati yang akan ikut pada perhelatan Pilkada Kabupaten Muna akan disurati juga untuk dimantai klarifikasinya. Hanya saja yang baru disurati saat ini ialah LM Rajiun Tumada.

“Inikan aneh, kuasa hukum saja yang paham akan kaidah dan norma-norma hukum tidak berani menyebut nama bahwa LM Rajiun Tumada yang diduga memalsukan hasi survei lembaga kliennya,” ujarnya.

Kata dia, point inilah yang menjadi titik keberatan pihaknya untuk melapor ke Dewan Pers untuk ditindak lanjuti.

“Jika ada dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik, maka selanjutnya akan kami tempuh upaya hukum, baik secara pidana maupun secara perdata. Karena ini sudah mencoreng nama baik LM Rajiun Tumada,” pungkas Sarifudin.(*)

Kontributor: Ros

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here