Soal Pemberhentian 36 Honorer, Dewan Akan Panggil Kasat Pol PP Muna

0
997
Soal Pemberhentian 36 Honorer, Dewan Akan Panggil Kasat Pol PP Muna
Sekretaris Komisi I DPRD Muna, Moh. Ikhsanuddin Makmun. (Foto: Ist)

MUNA, SULTRA — Sebanyak 36 tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), belum lama ini diberhentikan. Pemberhentian honorer di badan penegak Perda ini dilakukan pasca Pilkada, sehingga menjadi sorotan berbagai pihak.

Meski dalam Surat keputusan (SK) pemberhentian 36 Pegawai Tidak Tetap (PTT) Satpol PP ini dikarenakan masa kontraknya sudah selesai, namun banyak pihak menduga bahwa pemberhantian dilakukan lantaran tidak sehaluan dengan calon petahana LM Rusman Emba-Bachrun Labuta (RE-BL).

Sorotan terhadap pemberhentian massal honorer tersebut salah satunya dilakukan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Muna, Moh. Ikhsanuddin Makmun. Ia menilai tindakan tersebut telah membabi buta.

Pasalnya, para tenaga honorer yang diberhentikan tersebut rata-rata telah mengabdikan diri selama 10 tahun keatas. Salah satu diantara honorer tersebut ada juga ajudan Ketua DPRD Muna.

PTT yang diberhentikan merupakan honorer yang taat menjalankan tugas. Hanya gara-gara ada laporan dugaan tidak searah dengan petahana pada Pilkada Muna 2020 lalu, mereka diberhentikan.

“Pemberhentian ajudan DPRD Muna ini sangat melecehkan lembaga DPRD. Kalau persoalan sering menghadiri kampaye yang diikuti Ketua DPRD, itu bukan keinginan dia, tapi konsekuensi dari tugasnya sebagai Ajudan Ketua DPRD. Tidak ada beda dengan Ajudan Bupati Muna yang selalu mendampingi tugas dan aktivitas seorang bupati,” ujar politisi Partai Gerindra Muna ini pada sejumlah media, Sabtu (09/01/2021).

Anehnya lagi, kata Ikhsanuddin, pasca 36 honorer tersebut diberhentikan, Kasat Pol PP Muna Bahtiar malah akan menambah 100 orang tenaga honorer baru diinstansinya. Menurutnya, tindakan Bahtiar ini tidak masuk akal.

“Logika berpikirnya tidak masuk akal, Pol PP itu dibutuhkan orang-orang terlatih dan berpengalaman, masa lebih diutamakan untuk rekruitmen baru dari pada pembinaan yang telah ada. Kalaupun yang lama ada yang kurang disiplin atau malas inilah yang harus dievaluasi, bukan berhentikan orang dengan tendensi politik,” ketusnya.

Hal ini telah disikapi juga oleh DPRD Muna. Dimana dalam rapat fraksi yang dihadiri oleh Ketua Fraksi Hanura, NasDem dan Fraksi Demokrat mengecam tindakan pemecatan 32 honorer di lingkup Satpol PP Muna tersebut.

Dalam hasil rapat tersebut juga, ungkapnya, sudah disepakati tidak ada penambahan 100 orang tenaga honorer.

“Silahkan tambah, tapi anggarannya kami tidak bahas dan tidak akan setuju sampai masalah ini selesai,” tegas Ikhsanuddin.

“Saya sudah menghadap Ketua DPRD, minggu depan kita akan panggil Kasat Pol PP untuk RDP, menjelaskan agar semua persoalan ini terang benderang dan tidak terjadi lagi polemik panjang dalam masyarakat,” tandasnya.

Kontributor: Ros

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here