Sengketa Lahan di Sumut, Anggota DPR RI dan Ketua DPRD Sergai Periksa HGU PT SRA, Presiden Gelar Ratas

0
312
Sengketa Lahan di Sumut, Anggota DPR RI dan Ketua DPRD Sergai Periksa HGU PT SRA, Presiden Gelar Ratas
Anggoat DPR RI dan DPRD Sergai saat melakukan kunjungan kerja meninjau jalan yang di portal PT SRA. (Foto: Istimewa)

SERDANG BEDAGAI, SUMUT – Konflik berkepanjangan antara PT Sri Rahayu Agung (SRA) dengan Masyarakat Adat Kotarih atas lahan tanah adat ulayat raja Kotarih yang di kuasai PT SRA mendapatkan respon dan dilakukan peninjauan langsung ke lapangan yang dipimpin Ketua DPRD Serdang Bedagai (Sergai), dr Risky Ramadhan bersama anggota Komisi III DPR RI M Husni.

Ironisnya, dr. Risky Ramadhan bersama anggota mengaku sangat terkejut mendapat perlakukan tidak sopan dari petugas security PT SRA berinisial BD di Desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih, Sergai, saat melakukan kunjungan kerja meninjau jalan yang di portal PT SRA, Selasa (10/03/2020).

Anggota Komisi III DPR RI M Husni, juga sempat heran dengan sambutan PT SRA yang terkesan kebal hukum. M Husni pun mengatakan akan meninjau kembali Hak Guna Usaha (HGU) dari PT SRA tersebut, kalau memang HGU sudah habis maka tanah adat ulayat raja Kotarih adalah hak masyarakat adat.

“Apa yang sudah menjadi hak masyarakat akan dikembalikan ke masyarakat, jika tidak diindahkan, maka kita akan lihat aspek hukumnya, kita tidak peduli siapapun pemilik perusahaan ini, hak masyarakat harus dikembalikan,” tegas M Husni.

M Husni juga meninjau jalan masyarakat yang sejak lama ditutup dengan portal oleh perkebunan swasta PT SRA di Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih, Kabupaten Sergai.

“lho, ini kan jalan umum, kenapa ditutup? Dampaknya tentu sangat merugikan masyarakat,” ucapnya dengan nada kesal didampingi Ketua DPRD Sergai dan sejumlah OPD Pemkab.

Menurut politisi ini, kehadirannya ke lokasi tersebut adalah atas laporan masyarakat petani yang resah karena tidak bisa melewati jalan tersebut untuk mengeluarkan hasil pertaniannya. Masyarakat pun terpaksa mencari jalan alternatif yang jaraknya sangat jauh dengan medan yang sulit.

M Husni mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan meninjau ulang HGU perusahaan baik terkait luas, peruntukan lahan serta hal lainnya. Jika pihak perusahaan tidak juga membuka portal ini dalam waktu dekat.

Ketua DPRD Sergai, Risky Ramadhan Hasibuan menjelaskan, kehadiran mereka atas laporan warga terkait jalan yang diportal oleh PT SRA dan dugaan HGU yang sudah habis. Menurutnya, DPRD akan menyurati PT SRA, mengingat ada banyak jalan yang menjadi akses transportasi masyarakat yang diportal perusahaan.

Sementara, Nurman Purba (56) warga setempat didampingi ratusan warga lainnya berharap kepada Anggota DPR RI dan DPRD Sergai dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Sepertinya masyarakat disini belum merasa merdeka. Tanah adat ulayat raja Kotarih dikuasai sepihak dan jalan umum juga ditutup,” keluh warga.

Meski HGU PT SRA sudah habis sejak tahun 2013, namun sampai hari ini masih menguasai sepihak tanah adat ulayat raja Kotarih seluas 2092.92.Ha. Masyarakat adat raja Kotarih menuntut tanah adat ulayat mereka segera dikembalikan.

“Apabila PT Sri Rahayu Agung tidak segera hengkang dari tanah adat ulayat kami, maka kami masyarakat adat raja Kotarih akan mengusir kalian dan mengambil paksa tanah adat ulayat raja Kotarih yang secara syah milik kami hak keturunan masyarakat adat Kotarih,” tegasnya.

Sengketa Lahan Berlarut-larut, Presiden Turun Tangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (11/03/2020) di Kantor Presiden, Jakarta, menggelar Rapat Terbatas (Ratas) dengan para menterinya. Menariknya, Ratas kedua kali ini khusus hanya untuk membahas percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan di Sumatera Utara (Sumut).

Selain dihadiri para Menteri, Ratas ini juga dihadiri oleh Gubernur Sumut dan beberapa Wali Kota yang ada di Sumut. Jokowi turun tangan langsung lantaran permasalahan sengketa lahan yang terjadi sudah berlarut-larut.

“Laporan yang saya terima dari Gubernur Sumut, masalah pertanahan di Provinsi Sumut yang membutuhkan putusan yang cepat agar tidak berlarut-larut,” tutur Presiden Jokowi.

TIM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here