Selain DPRD, Disnaker Konsel Bakal Layangkan Surat Teguran Kepada PT Merbau Terkait WLTK

0
321
Selain DPRD, Disnaker Konsel Bakal Layangkan Surat Teguran Kepada PT Merbau Terkait WLTK
Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Konsel, Amirullah Rahman. (Foto: Istimewa)

KONAWE SELATAN, SULTRA — Usai DPRD Konawe Selatan (Konsel) yang rencana akan memanggil PT Merbaujaya Indahraya terkait masalah limbah yang dikeluhkan warga, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Konsel juga akan memanggil pihak perusahaan tersebut terkait Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLTK) ke Disnakertrans setempat.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Konsel, Amirullah Rahman. Dikatakannya, selama dua tahun terakhir PT Merbau tak pernah melaporkan kontrak kerjanya bersama karyawan ke Disnakertrans Konsel.

Menurutnya, pada Februari 2020 lalu, pihak manajemen perusahaan PT Merbau hanya melaporkan WLTK ke Disnakertrans Konsel, namun kontrak kerja tak pernah dilaporkan.

“Oh tidak ada, sampai hari ini saya tidak pernah dapatkan yang namanya kontrak kerjanya,” katanya saati dikonfirmasi Fokusberita.net, Rabu (13/05/2020).

Seharusnya, lanjut Rahman, pihak manajemen perusahaan dan karyawan bersepakat dalam kontrak kerja yang ditandatangani kedua belah pihak, kemudian diregistrasi ke Disnakertrans. Namun, PT Merbau tak pernah melaporkan kontrak kerja tersebut.

Padahal, pihaknya telah berupaya berkomunikasi melalui General Menager PT Merbau, Gandum namun tidak pernah mendapatkan tanggapan sama sekali hingga hari ini.

Untuk itu, pihaknya bakal melayangkan surat teguran pertama, jika tidak diindahkan maka akan ada surat teguran kedua, dan ketiga. Jika masih tidak diindahkan juga maka akan diberikan sanksi.

“Sanksinya ada di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa perusahaan yang sudah beroperasi minimal 30 hari wajib melaporkan perjanjian kerja antara pihak manajemen dan karyawan,” jelasnya.

Saat ditanya terkait penindakan, ia mengaku hal itu dibawah wewenang Bidang Pengawasan dan Penindakan Disnaker Provinsi, sedangkan pihaknya hanya dapat merekomendasikan bahwa perusahaan tersebut perlu ditindak.

“Harapan saya kepada pengusaha yang berbeda di Konsel untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan amanat Undang-undang, khususnya di bidang ketenagakerjaan, agar sama-sama kita menciptakan suasana investasi yang menyenangkan dan dapat menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar,” tutupnya.(*)

Kontributor: Ricky

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here