Revisi RTRW Tidak Tuntas, Ketua DPRD Konsel Tuai Kritikan

0
318
Kepala Bappeda Konsel Tanggapi Pernyataan Ketua DPRD Soal Rencana Uji Publik RTRW
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Septian Hario Seto. (Foto: Ist)

KENDARI, SULTRA – Plt. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Septian Hario Seto menanggapi terkait polemik revisi Raperda RTRW Konawe Selatan (Konsel) yang diajukan oleh Pemkab Konsel, sejak November 2019 lalu.

Tanggapan tersebut dibacakan oleh Kepala Bappeda Konawe Selatan, Iksan Porosi, dari notulensi rapat koordinasi Percepatan Revisi Peraturan Daerah RTRW untuk mendukung industri Hilirisasi Nikel di Kabupaten Konsel, beberapa waktu lalu di Jakarta.

Pada kesempatan itu, Septian Harto Seto mengatakan, sejatinya DPRD harus mempertimbangkan juga fungsinya sebagai aparat pemerintah daerah yaitu fungsi legislasi sehingga penyelesaian Raperda tersebut menjadi kewajibannya.

Kekhawatiran DPRD terhadap Pemda yaitu adanya masalah hukum dalam pembebasan lahan nanti. Padahal Pemkab Konsel telah melakukan pendampingan sesuai instruksi Presiden dan Menko, supaya investasi dapat masuk di Konsel dengan mudah, khususnya kepastian dalam pembebasan lahan.

“Ketua DPRD sudah pernah diundang oleh BKPM tetapi beliau meragukan isi dari dokumen pengajuan revisi RTRW tersebut. Padahal seluruh substansi revisi Raperda RTRW telah dibahas di KATR/ BPN, tetapi ada indikasi bahwa DPRD ingin mengulang pembahasannya. Kami telah menyerahkan semua dokumen pendukungnya kepada DPRD, termasuk naskah akademik dari UGM,” ucapnya.

Berita Terkait: Senawan Silondae Ingin Raperda RTRW Konsel Segera Disahkan

Septian Harto Seto bilang, bercermin dari beberapa daerah lain, seperti Morowali, Weda Bay, dan Konawe (Virtue Dragon Nickel Industrial Park/VDNIP), dampak dari pembangunan smelter terhadap ekonomi daerah sangat signifikan, terutama dari sisi penyerapan tenaga kerja.

Dia juga menggambarkan pekerja industri smelter di Morowali, Sulawesi Tengah, saat ini sudah mencapai 40.000 orang. Di mana 90% tenaga kerja tersebut merupakan penduduk lokal dan penghasilan minimal berkisar Rp 5-6 juta per orang. Paling tidak Rp 200 miliar akan berputar dalam perekonomian daerah, belum termasuk kontribusi dari aspek lain seperti ekspor dan pajak.

Dengan adanya industri hilirisasi nikel di Kabupaten Konawe Selatan, manfaatnya akan sangat signifikan bagi pembangunan daerah,

“Pada tahap awal konstruksi industri smelter membutuhkan cukup banyak tenaga kerja asing. Hal tersebut disebabkan oleh sejumlah spesifikasi alat dan mesin berasal dari luar negeri sehingga waktu pengerjaan akan lebih cepat oleh negara asal mesin dan alat tersebut bila dibandingkan dengan melatih kembali para insinyur lokal,” ujarnya

Berita Terkait: Bappeda Tanggapi Pernyataan Ketua DPRD Soal Rencana Uji Publik RTRW Konsel

Selain itu, kecepatan dalam proses konstruksi akan mempengaruhi kecepatan penyerapan tenaga kerja lokal untuk proses produksi di industri smelter, sedangkan para tenaga asing pada fase operasional akan kembali ke negaranya.

Dia pun mengimbau kepada DPRD Konsel agar pembahasan Raperda dilakukan percepatan atau tidak melebihi batas Persetujuan Substansi KATR/ BPN yaitu satu tahun atau paling lambat tanggal 12 November 2020.

Selain itu, dia juga mengimbau Bupati Konsel agar proses izin diproses secara paralel sesuai dengan arahan KATR/ BPN yaitu dengan dasar Peraturan Menteri (Permen) ATR/ BPN No. 22 Tahun 2019, sehingga ketika izin gubernur keluar maka izin dapat juga segera keluar, sehingga tidak bergantung atau menunggu pada pembahasan Raperda.

Sekedar diketahui, berdasarkan petunjuk Menko Bidang Kemaritiman, dalam rangka menangkap peluang investasi di Konawe Selatan maka bupati mengeluarkan izin lokasi untuk pembebasan lahan, dengan catatan bahwa pelaksanaan pembangunan menunggu revisi RTRW. Pemkab Konsel sebetulnya mengestimasi waktu penyelesaian revisi dapat rampung hanya dalam enam bulan saja. Namun hingga kini, revisi RTRW itu belum juga tuntas.

Bercermin kepada PLTU Kendari-3 (berkapasitas 2 x 50 MW) milik PT DSSP Power Kendari yang juga berlokasi di Kabupaten Konawe Selatan (hanya 7 km dari Desa Landipo), dapat beroperasi secara legal setelah dijadikan PSN meskipun tidak ada dalam RTRW.(*)

Kontributor: Ricky

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here