RDP Dengan Forum Pemerhati Masyarakat Onewila, Dewan Konsel Harap DD Harus Transparan

0
343
RDP Dengan Forum Pemerhati Masyarakat Onewila, Dewan Konsel Harap DD Harus Transparan
DPRD Kabupaten Konsel menggelar RDP di Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto. (Ricky/FB.Net)

KONAWE SELATAN, SULTRA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konsel, Senin (22/06/2020).

RDP dilakukan menyusul adanya pengaduan dari Forum Pemerhati Masyarakat Desa Onewila dikarenakan tidak adanya transparansi pengelolaan Dana Desa (DD), salah satunya terkait legalitas tanah pembangunan kolam ikan.

Rapat dihadiri Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo, Ketua Komisi I Nadira, Kapolsek, Anggota Koramil dan Camat Ranomeeto.

Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo menyampaikan, RDP ini seharusnya dilaksanakan di Kantor Dewan namun karena kepala desa berhalangan sehingga rapat ini digelar di Balai Kecamatan Ranoometo.

“Terkait legalitas tanah pembangunan kolam yang dianggap tidak jelas status tanahnya ternyata pak desa sudah klarifikasi tadi dia sudah menghibahkan,” terang Ketua DPRD, Senin (22/06/2020).

Irham Kalenggo berharap usai dilakukan pertemuan ini, kepala desa (Kades) harus transparan mengelola Dana Desa (DD) karena ini bagian dari perintah Undang-Undang.

“Pak Desa tadi sudah mengakui kekeliruannya dan kedepan dia akan transparansi lagi. Semua ini hanya miskomunikasi,” katanya.

Dikesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPRD Konsel, Nadira mengatakan, dalam RDP ini ada sembilan poin yang menjadi tuntutan masyarakat, salah satunya yang paling menonjol adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran di Desa Onewila.

“Kami menyampaikan kepada pak desa harus transparans dalam pengelolaan Dana Desa sebagai bentuk pertanggung jawaban baik itu anggaran maupun pertanggung jawaban ke masyarakat. Itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Tata Kelola Anggaran,” jelasnya.

Jadi, menurut Nadira, persoalan terjadi hanya miskomunikasi karena ketidakterbukaan kepala desa kepada masyarakatnya.

“Saya mengharapkan agar kepala desa bisa lebih sinergi lagi terhadap lembaga desa dan masyarakatnya sendiri,” harapnya.

Forum Pemerhati Masyarakat Desa Onewila, Ir. Amaluddin Hatu mengungkapkan beberapa poin tuntutan yang mereka sampaikan dalam RDP ini. Pertama, terkait kinerja Kepala Desa, LPM dan BPD.

“Kedua terkait kolam ikan yang sudah tadi diberikan penjelasan kepala desa bahwa tanah tersebut akan dihibahkan ke aset desa sendiri, terkait legalitas kolam ikan yang sudah di hibahkan ini seperti apa naskah hibahnya, ini yang harus diperlihatkan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Amaluddin Hatu juga berharap setelah dilaksanakan RDP ini, kepala desa lebih terbuka kepada masyarakat.

“Kenapa terjadi miskomunikasi karena tidak adanya transparansi antara kami dan pak desa,” katanya.(*)

Kontributor: Ricky

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here