PT. Merbau Urus IPAL Tak Diberi Batas Waktu, Ombudsman Sultra: DLH Lemah

0
349
PT. Merbau Buat IPAL Tak Diberi Batas Waktu, Ombudsman: DLH Konsel Lemah
Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra, Mastri Susilo. (Foto: Istimewa)

KENDARI, SULTRA — Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) menilai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) sangat lemah dalam memberikan pengawasan terhadap aktivitas PT. Merbaujaya Indahraya.

Bagaimana tidak, dalam saran dan masukannya kepada PT. Merbau, DLH Konsel tidak tegas memberikan batasan waktu dalam pengurusan izin Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) melalui OSS.

“DLH Konsel sangat lemah memberikan saran ke pihak perusahaan dalam memberikan waktu pengurusan IPAL. Sementara sudah jelas perusahaan tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup,” ujar Mastri Susilo, Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra, Senin (08/06/2020).

PT. Merbau, jelas Mastri, terindikasi melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009. Untuk itu, pihak berwenang harus memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan tersebut karena ketidak patuhannya.

Sanksi yang dikenakan berupa sanksi pidana atau administrasi. Jika terindikasi ada tindak pidana pencemaran lingkungan, maka pihak Kepolisian bisa masuk untuk melakukan penyelidikan.

Namun pada prinsipnya kata Mastri, DLH harus tegas dalam menerapkan aturan tentang pengelolaan limbah secara benar kepada PT. Merbau atau perusahaan lain.

Dia pun menekankan kepada pihak DLH Kabupaten Konsel agar melakukan monitoring secara ketat dan memberikan batas waktu selama 14 hari atau satu bulan kepada PT. Merbau untuk menyelesaikan persoalan terkait implementasi persyaratan yang harus dipenuhi.

Kemudian DLH Provinsi harus melakukan pengawasan terhadap tugas kinerja yang sedang dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Konsel sebagai fungsi monitoring.

“Ini ada indikasi kelalaian pemerintah karena mengeluarkan izin operasi PT. Merbau, sementara ada persyaratan yang belum dipenuhi yaitu IPAL tadi,” ucapnya.

“Jadi, apabila DLH tidak menindak tegas, Ombudsman bisa memanggil DLH untuk diklarifikasi kenapa tidak ditindaki,” pungkasnya.(*)

Kontributor: Ricky

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here