Poros Muda Sultra Menduga PT. MSSP Tidak Mengantongi IPPKH

0
256
Poros Muda Sultra Menduga PT. MSSP Tidak Mengantongi IPPKH
Ketua Umum Poros Muda Sultra, Jefri Rembasa. (Foto: Istimewa)

KONAWE UTARA, SULTRA — Poros Muda Sultra menduga PT. Manunggal Sarana Surya Pratama (MSSP) yang berdiri di wilayah Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam melakukan aktivitas pertambangan.

Ketua Umum Poros Muda Sultra, Jefri Rembasa sangat menyayangkan hal itu bilamana benar PT. MSSP tidak memiliki IPPKH. Ia mendesak Mabes Polri agar segara turun menindak lanjuti persoalan tersebut.

“Sehubungan dengan maraknya penambangan Iiar (Ilegal Mining) serta perambahan hutan yang dilakukan oleh para pengusaha pertambangan di Bumi Anoa tentu kami tidak akan tinggal diam dalam melakukan pengawasan,” katanya, Selasa (02/06/2020).

“Salah satu perusahaan tambang yang terindikasi melakukan perambahan hutan, yakni PT. MSSP yang beraktivitas di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konut,” sambungnya.

Diungkapkan dia bahwa berdasarkan pantauan tim Poros Muda Sultra pada tahun 2014, Dinas Perizinan Kabupaten Konut telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nikel kepada PT. MSSP dengan wilayah seluas 284.92 Hektare dengan masa berlaku hingga tahun 2032.

“Di dalam wilayah IUP PT. MSSP tersebut, terdapat Kawasan hutan,” ungkap Jefri Rembasa.

Kawasan Hutan tersebut meliputi Hutan Lindung seluas 14.38 Hektare, Hutan Produksi Terbatas seluas 188.74 Hektare dan Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Laut seluas 20.83 Hektare. Yang mana jika sesuai prosedur dalam melakukan penambangan, terlebih dahulu harus mengantongi IPPKH.

Namun faktanya di lapangan, selama kurang lebih 3 tahun beroperasi, PT. MSSP belum juga mengantongi IPPKH sebagai izin kewajiban melakukan penggarapan nikel di Kawasan Hutan.

“Bukan hanya IPPKH, PT. MSSP juga disinyalir belum mengantongi Izin Lintas dan Izin Berlabuh dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (BKSDAE), karena jalur pengapalan PT. MSSP telah melintasi wilayah kawasan konservasi,” tambah Jefri Rembasa.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Beni Raharjo membenarkan bahwa PT. MSSP belum memiliki IPPKH.

“Ya, kalau PT. Manunggal belum memiliki izin IPPKH,” ucapnya.

Hingga berita ini tayang belum ada penjelasan resmi dari pihak PT. MSSP maupun pihak terkait lainnya.(*)

Kontributor: Ricky

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here