Polemik Dana Covid-19, Pemda dan DPRD Muna Diminta Sudahi Perang di Media

0
350
Polemik Dana Covid-19, Pemda dan DPRD Muna Diminta Sudahi Perang Pernyataan di Media
Generasi kelompok Militan Milenial Muna (M3), Aldin. (Foto: Istimewa)

MUNA, SULTRA – Pengelolaan dana Covid-19 di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sampai saat ini masih menjadi persoalan. Eksekutif dan legislatif yang diharapkan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-18 di Bumi Sowite malah sibuk berpolemik.

DPRD dan Pemerintah Daerah Muna bukannya mencari solusi, mereka justru sibuk sindir-sindiran, saling lempar tudingan liar hingga lewat media.

Generasi kelompok Militan Milenial Muna (M3), Aldin sangat menyayangkan sikap Pemerintah Daerah dan DPRD Muna tersebut.

“Pengelolaan dana Covid-19 di Kabupaten Muna masih simpang siur dan terkesan tidak transparan dalam pengelolaannya. Hal ini menuai kritik dari DPRD Muna yang meminta kejelasan data bansos termasuk pemetaan daftar penerimanya ditolak oleh Kadinsos ketika kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) per 24 April 2020,” ungkapnya pada awak media, Sabtu (25/04/2020).

Buntut dari persoalan tersebut, ujar Aldin, sehingga menjadikan DPRD dan Pemerintah Daerah Muna saling sindir dan mempertontonkan sikap kenak-kanakan mereka.

“Adu jotos lewat media antara Pemda dan DPRD ini memalukan dan sangat tidak tahu diri. Ditengah wabah seperti ini bukannya saling berkoordinasi dengan baik malah memperlihatkan kepada publik sikap egoisme dan kekanak-kanakan. Harusnya mereka bekerjasama mencari solusi,” ujarnya.

Aldin yang juga Menteri Internal BEM FEB UHO ini menyoroti sikap Pemda Muna dalam transparansi anggaran Penanganan Covid-19. Dana yang disampaikan pada publik awalnya sebesar Rp24 miliar. Namun, dengan adanya RDP bersama legislatif malah terungkap anggaran yang disiapkan hanya Rp14,7 miliar dari hasil realokasi anggaran untuk refocussing penanganan Covid-19.

“Pak Bupati harus terbuka kepada publik. Jangan terkesan jago sendiri, tapi pada akhirnya menuai polemik. Keterbukaan dan koordinasi antar elemen itu penting demi hasil maksimal,” tegas Aldin.

Selain itu, sambungnya, keengganan Pemda memberikan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) kepada legislatif dalam rangka pengawasan agar tidak terjadi tumpang tidih pendataan penerima Bansos dan pembiayaan disinyalir sebagai sikap menutupi informasi publik.

“Kadinsos menunjukan kekolotannya dalam RDP dengan menutupi data penerima PKH. Kalau merujuk pada UU nomor 14 tahun tahun 2008 tentang informasi publik yang tidak bisa diberikan kepada khalayak, maka data PKH tidak termasuk dalam poin yang tertera pada pasal 6 ayat 3. Olehnya itu, Kadinsos boleh jadi dikenai delik Pasal 52 dalam kasus ini berdasarkan UU tersebut,” kata Aldin.

Permasalahan lain yang juga disoroti olehnya yakni berkaitan dengan sikap egoisme Sekretariat Dewan Kabupaten Muna yang enggan mengalihkan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Menurutnya, Mendagri dan Menkeu telah mengeluarkan surat keputusan bersama nomor 119/2813/sj/nomor 177/KMK.07/2020 yang memerintahkan agar setiap belanja yang tidak prioritas dipangkas minimal 50% dan dialihkan untuk penanganan Covid-19.

“Kita butuh biaya yang tidak sedikit untuk tangani virus ini. Kalo legislator Muna masih memiliki empati dengan persoalan masyarakat maka anggaran seperti reses dan Kunker bisa dialihkan untuk penanganan virus ini. Lagian itu semua uang rakyat, bukan uang untuk tangani gaya hidup mereka yang kurang kerja tersebut,” tutur Aldin.

Aldin pun menyarankan agar kedua lembaga ini segera menyudahi perang pernyataan di media.

“Sudahilah, mending keduanya menunjukan kerja penanggulangan Corona. Pemda menyusun road map pencegahan Covid-19 termasuk konsekuensi biayanya dan legislatif menyusun teknik pengawasan dan langkah-langkah pengawasan, minimal berkaitan dengan internal control dana Covid-19,” tutupnya.

Untuk diketahui, Kasus positif Covid-19 di Kabupaten Muna telah menjangkiti 7 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) 1 orang, kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 37 orang, dan Orang Tanpa Gejala (OTG) meningkat menjadi 59 orang.(*)

Kontributor: Ros

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here