Penyaluran BLT-DD di Desa Bahutara Dinilai Pilih Kasih

0
617
Penyaluran BLT-DD di Desa Bahutara Dinilai Pilih Kasih
Pemuda Desa Bahutara. (Foto: Istimewa)

MUNA, SULTRA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna bersama dengan pemerintah desa saat ini sedang gencar-gencarnya menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Pemerintah memastikan masyarakat desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK/KTP) tetap bisa mendapatkan BLT-DD. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan masyarakat desa yang tidak memiliki NIK tetap didata identitasnya.

“Ketika tidak punya NIK maka tidak harus dipaksakan untuk urus NIK dulu baru dapat BLT Dana Desa, tetapi tetap dicatat dan alamat ditulis selengkap-lengkapnya sebagai bagian untuk pertanggungjawaban,” kata Abdul Halim dalam video conference, di Jakarta, Senin (27/04/2020) lalu.

Setiap warga desa yang mendapatkan BLT-DD akan merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Data tersebut untuk mengetahui masyarakat apakah sudah mendapat bantuan sosial (Bansos) atau belum.

Kebijakan pemerintah tersebut ternyata tidak sejalan dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Bahutara Kabupaten Muna.

Pemerintah Desa Bahutara justru membuat kebijakan-kebijakan yang menyusahkan masyarakat dengan mewajibkan masyarakat penerima BLT-DD Tahap III harus menyertakan Kartu Keluarga. Jika tidak, maka masyarakat penerima akan gugur dengan sendirinya.

Salah satu pemuda Desa Bahutara, Feri Indrawan menyesalkan terbitnya kebijakan yang diterapkan oleh Pj Kades Bahutara, Suherlina Siru.

“Bagaimana bisa kebijakan pemerintah desa berlawanan dengan kebijakan pemerintah pusat. Jelas-jelas Menteri Desa PDTT mengatakan bahwa penerima BLT tidak mesti memiliki KTP dan KK asal data kependudukannya jelas dan bisa di pertanggungjawabkan. Beginilah pemerintahan yang tidak paham aturan,” ucap dia, Kamis (25/06/2020).

Feri Indrawan berharap agar kebijakan-kebijakan serupa tidak terulang lagi.

“Pj Kades ini membuat kebijakan di desa seperti sedang bermain-main dengan masyarakat, jangan wariskan kedunguan pada masyarakat yang masih awam, stop tipu-tipu. Mari bangun Desa Bahutara agar lebih berkemajuan bukan malah terpuruk dengan kebijakan-kebijakan yang lucu,” katanya.

Pemuda Bahutara lainnya, Laode Nursyawal Edhar menyayangkan kebijakan tersebut justru terbit pada penerimaan BLT Tahap III.

“Kalau memang itu (KK) menjadi prasyarat bagi calon penerima BLT, harusnya diterapkan sejak awal. Bukan diakhir seperti ini. Ini jelas menyusahkan masyarakat,” katanya.

Ia juga sangat menyayangkan adanya laporan masyarakat bahwa prasyarat penerima BLT harus memiliki KK dan hanya diterapkan pada sebagian masyarakat saja alias pilih kasih.

“Bagaimana bisa kebijakan tersebut diterapkan tanpa asas pemerataan. Jangan perlakukan masyarakat seperti anak-anak,” ucapnya.(*)

Kontributor: Ros

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here