Penggunaan DD Tahun 2019 Desa Laeya Menuai Polemik

0
444
Penggunaan DD Tahun 2019 Desa Laeya Menuai Polemik
Ilustrasi

KONAWE SELATAN, SULTRA – Penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Laeya, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2019 lalu, rupanya menuai polemik ditengah masyarakat. Pasalnya, selain dari aspek pembangunan yang tak bermanfaat, terdapat juga aspek penanggulangan bencana alam (banjir) yang disinyalir tak diketahui peruntukannya.

Seperti halnya Pembangunan Sumur Galian yang bersumber dari DD Tahun 2019 yang tak berfungsi dan hanya meninggalkan bangkai pembangunan sumur saja.

Hal itu diceritakan salah satu masyarakat Desa Laeya berinisial AM. Sumur dengan kedalam 4 meter tidak menghasilkan air untuk digunakan masyarakat sekitar.

“Padahal kami masyarakat yang mengusulkan kepada Pj Kepala Desa agar ada pembangunan sumur galian di sekitaran kami karena susah memperoleh air,” ungkapnya pada fokusberita.net, Minggu (10/05/2020).

“Pembangunan sumur galian ini dikerjakan tahun 2019, namun sejak digali sampai hari ini sumur tersebut tidak berfungsi,” sambungnya.

Ditemui terpisah, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Laeya, Martono mengakui bahwa sumur galian tersebut memang tidak berfungsi dan bukan hanya pada titik tersebut.

“Terkait pembangunan sumur galian kemarin itu sudah ada dari tim kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Inspektorat turun mengevaluasi bahwa hampir semua pembangunan sumur galian bermasalah, baik dari penempatannya hingga asas manfaatnya,” bebernya.

Bukan hanya itu, Martono juga mengakui bahwa ada anggaran tahun 2019 yang dialokasikan dari DD untuk Bencana Alam tidak diketahui peruntukannya.

“Soal dana bencana alam sampai hari ini masih menjadi bahan pertanyaan, karena pada tahun 2019 tidak ada bencana alam yang terjadi di Desa Laeya, sementara pada tahun 2019 ada anggaran yang dialokasikan untuk Bencana Alam,” sambungnya.

Menurut dia, sampai saat ini masyarakat masih selalu mempertanyakan hal tersebut ke BPD.

Selain itu, ia juga mengaku menyesalkan tindakan Pemerintah Desa Laeya yang masih mengiasai aset desa pada tahun 2019, sementara masa jabatannya telah berakhir.

“Dari laporan yang kami dapat memang masih ada inventaris desa yang hari ini dikuasai oleh pejabat pemerintah sebelumnya, sehingga kami berharap agar aset desa tersebut segera dikembalikan kepada pejabat pemerintah desa yang baru,” tegasnya.

Ditanya terkait apakah pihak BPD dilibatkan dalam pembahasan anggaran pada Tahun 2019 yang lalu, Martono mengaku pihaknya tidak dilibatkan.

“Kalau pembahasan anggaran jujur saja kami tidak dilibatkan oleh pemerintah desa tahun 2019 lalu, sehingga kami mengalami keterbatasan untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa. Kalau seandainya pada saat itu kami BPD diajak untuk komunikasi pasti kami akan memberikan masukan,” katanya.

“Kami BPD sebenarnya bukan rival pemerintah desa, justru kami berpikir bahwa pembangunan desa ini kita sama-sama dudukan dan pikirkan, artinya semua program pembangunan kita harus dudukan dan masyarakat harus tahu soal itu,” tambanya.

Sejauh ini, kata Martono, pihaknya masih menunggu hasil dari Tim DPMD dan Inspektorat, jika terbukti ada kesalahan dalam pembangunan di tahun 2019, maka mau tidak mau pihak kuasa pengguna anggaran harus bertanggung jawab.

“Harapan kami bersama masyarakat Desa Laeya ada keterbukaan dalam penanganannya jika memang ada kejanggalan atau terindikasi penyalahgunaan pada anggaran DD tersebut,” katanya.

“Kita tidak ingin penggunaan anggaran-anggaran seperti ini dimanipulasi setiap saat, lantas tidak ada langkah kongkrit dalam masalah itu. Jika ada penyalahgunaan para penegak hukum juga diharapkan agar melakukan langkah hukum,” harapnya.

Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan, belum klarifikasi resmi dari pihak Pj Kepala Desa Laeya tahun 2019. Saat berupaya dihubungi via telepon selulernya yang bersangkutan tidak mengangkat telepon.(*)

Kontributor: Ricky

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here