Pemerintah Diminta Tindak Tegas Penambang Galian C Ilegal di Muna

0
794
Pemerintah Diminta Tindak Tegas Penambang Galian C Ilegal di Muna
Yogi Mengko SH. (Foto: Ist)

MUNA, SULTRA — Setiap daerah memiliki potensinya masing-masing. Pemanfaatan potensi alam tersebut boleh untuk apa saja dan siapa saja, tetapi tetap ada aturan dan norma yang harus ditaati dan disepakati.

Kekayaan alam di Kabupaten Muna juga menyediakan potensi yang bisa dimanfaatkan, salah satunya adalah bahan tambang galian C.

Galian C adalah bahan tambang yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur baik bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah

Yogi Mengko SH, Koordinator Advokasi dan Investigasi Gerakan Rakyat Sulawesi Tenggara (Gerak Sultra) mengatakan usai mereka melakukan investigasi terhadap pertambangan galian C di Kabupaten Muna diduga banyak yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batu Bara.

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK, sebagaimana dimaksut dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah),“ katanya.

Untuk itu pihaknya meminta agar aktivitas pertambangan galian C yang diduga ilegal segera ditindak, menurutnya meski hanya saat ini kewenangan perizinan sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi namun pemerintah daerah masih memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, pendataan dan pembinaan.

“Sejak diberlakukan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah saat ini Izin Usaha Pertambangan (IUP) memang menjadi wewenang pemerintah provinsi, namun pemerintah daerah masih memiliki wewenang dalam melakukan pembinaan, pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan. Seperti yang tertuang dalam PP No. 55 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara,” ungkapnya.

Selain itu, agar pemerintah bisa melakukan pengawasan secara maksimal, seharusnya setiap aktivitas penambangan harus disertai IUP dan jika itu dikerjakan masyarakat secara mandiri bisa mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

“Setelah kami melakukan investigasi di Desa Wapuale, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, kami mendapatkan sebuah aktivitas pertambangan galian C yang diduga tidak memiliki izin milik salah satu Kepala Dinas Kabupaten Muna, hal ini kami sangat sayangkan yang seharusnya pejabat pemerintah memberikan contoh baik kepada masyarakat,” bebernya.(*)

Kontributor: Ros

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here