Menyasar Masyarakat Pesisir, Bawaslu Konsel Lakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

0
237
Menyasar Masyarakat Pesisir, Bawaslu Konsel Lakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi yang dilaksanakan di masyarakat pesisir yang berada di Kecamatan Lainea, Kabupaten Konsel. (Ricky/FB.Net)

KONAWE SELATAN, SULTRA — Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) yang akan dilaksankan pada 9 Desember 2020 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Konsel terus gencar melakukan sosialisasi pengawasan dengan menerapkan protokol kesehatan ditengah mewabahnya Covid-19.

Dalam sosialisasi kali ini, Bawaslu Konsel kembali menyasar masyarakat pesisir yang berada di Kecamatan Lainea, Kabupaten Konsel, Sabtu (31/10/2020).

Ketua Bawslu Konsel, Hasni mengatakan, kegiatan ini sengaja dilaksanakan di wilayah pesisir pantai dalam rangka mensosialisasikan aturan-aturan dari pemilihan kepala daerah itu sendiri kepada masyarakat.

“Kita upayakan melalui kegiatan ini masyarakat bisa mengetahui tentang aturan-aturan yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku, sehingga masyarakat dapat memahami dan melaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran pemilih,” katanya, Sabtu (31/10/2020).

Lanjut Hasni bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, diketahui masih banyak masyarakat pesisir yang belum memahami tentang hukuman bagi penerima dan pelaku money politik.

“Masyarakat pesisir juga merupakan obyek dari potensi pelanggaran, yang dimana mereka harus mengetahui bahwa memberi dan menerima uang atau maney politik ini sama-sama dikena saksi yaitu dengan pidana kurungan maksimal 3 tahun penjara. Ternyata dalam sosialisasi ini mereka belum mengetahui. Pikirannya ya, kalau kamu kasih kita uang, ya saya akan pilih,” lanjutnya.

Olehnya itu, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi pada daerah-daerah yang terisolir, terutama masyarakat pesisir dan petani.

“Kita berharap dengan pelaksanaan ini masyarakat bisa mengerti terkait aturan Pemilihan Umum, serta bisa mengetahui tentang susunan penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada khususnya di Bawaslu itu sendiri selaku Badan Pengawasan Pemilihan Umum,” harapnya.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi Pelihan Umum (KPU) Konsel, Aliudin menggungkapkan, pelaksanaan sosialisasi ini memang harus terus dilaksanakan sehingga masyarakat dapat diedukasi agar tidak melakukan pelanggaran.

“Kita berharap apa yang disampaikan melalui sosialisasi ini masyarakat bisa memahami. Baik dari aspek aturan atau regulasi atau tekhnis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan surat suara nanti,” harapnya.

Lanjut, dalam Pilkada kali ini juga KPU Konsel berharap agar partisipasi pemilih lebih meningkat dari Pemilu dan Pilkada sebelumnya yang mencapai 83,5 persen, tercatat pada tahun 2015 angka partisipasi pemilih telah menyumbang sebanyak 80 persen, sementara pada Pemilu 2019 mencapai 83,5 persen.

“Untuk Jumlah pemilih kita ini kan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Konawe Selatan ini yang telah ditetapkan sebanyak 203.339 pemilih yang tersebar dari 632 TPS, 351 Desa dan 25 Kecamatan,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Konsel, Hajarudin, mengaku sangat mengapresiasi Bawaslu Konsel yang terus massif melaksanakan sosialisasi jelang Pilkada 9 Desember 2020.

“Jika melihat perbandingan di tahun 2015 dan sekarang memang Bawaslu Konsel sendiri sangat massif dalam melaksanakan sosialisasi, namun kami sangat prihatin bahwa di tahun ini masih banyak kasus yang terjadi yang ditangani oleh Bawaslu, padahal di tahun 2015 tidak semassif sosialisasi ini. Jumlah kasus yang ditangani hanya dua kasus yang berhubungan dengan ASN,” ungkapnya.

Sehingga menurutnya, hal tersebut perlu didiskusikan apa yang menjadi sebab-sebab terjadinya, melihat upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan terus dilakukan, namun sering banyak pelanggaran yang terjadi.

“Kalau kami selaku pemantau mendorong para penyelenggara di Pilkada tahun 2020 ini dapat menjadi percontohan dari 7 kabupaten kota yang akan melaksanakan Pilkada, yang bebas dari PSU dan gugatan di MK. Artinya bahwa kalau tidak ada PSU dan gugatan berarti ada kepuasan dari perserta pada Pilkada itu sendiri terhadap kinerja penyelenggara,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Lalonggombu, Kecamatan Lainea, Umar Malik mengatakan pelaksanaan kegiatan ini sangat penting dan positif karena tidak hanya diketahui oleh masyarakat saja namun Pemerintah Desa juga dapat mengetahui.

“Banyak masyarakat yang memang belum mengetahui terkait regulasi dan aturan-aturan yang menyebabkan masyarakat terjebak pada perbuatan yang melawan hukum. Olehnya itu, kita berharap kedepan pelaksanaan kegiatan ini terus dilaksanakan agar masyarakat bisa mengetahui betapa pentingnya Pemilu itu sendiri.

Tokoh masyarakat pesisir, Ruslin (45) mengaku sangat bersyukur dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga masyarakat bisa memahami terkait aturan –aturan pemilihan itu sendiri.

“Saya berharap Pemilu ini dapat berjalan dengan lancar sehingga apa yang tidak diinginkan tidak terjadi,” harapnya.(*)

Kontributor: Ricky

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here