Lima Pimpinan Lembaga “Tagih Pergub” Ali Mazi Terkait Keharusan Perusahaan Tambang Berkantor Pusat di Sultra

0
268
Lima Pimpinan Lembaga
Lembaga GMKM, Pemuda Lira Sultra, Jamindo, Ampuh Sultra dan Himapindo Sultra saat menggelar konferensi pers di salah satu hotel di Kota Kendari, Sultra. (Foto: Julianto/FB)

KENDARI, SULTRA – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan salah satu daerah dengan Sumber Daya Alam yang melimpah antara lain pada sektor pertambangan. Maka tak heran jika banyak investor hadir untuk berinvestasi di Sultra.

Namun akan lebih baik jika semua perusahaan yang melakukan investasi jangka panjang membangun kantor pusatnya di bumi anoa tersebut.

Menurut Rendi Tabata, SH, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Konsel Menginspirasi (GMKM), dengan berkantornya para investor tambang tentu akan tingkatkan perputaran roda ekonomi di Sultra.

“Yang menjadi ketakutan kami, jangan sampai para investor ini tidak mau berkantor di Sulawesi Tenggara, dan jangan sampai juga tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP),” ucapnya pada fokusberita.net ditemui saat menggelar konferensi pers di salah satu hotel di Kota Kendari, Minggu malam (01/03/2020).

Oleh karena itu, lanjut dia, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Sultra harus mengambil sikap, jika para investor mau berinfestasi maka harus berkantor di Sultra.

Senada, disampaikan juga Ketua Umum Pemuda Lira Sultra Muh. Apriadin, SH. Ia menuturkan bahwa sekitar November 2018 lalu, Gubernur Sultra H. Ali Mazi pernah berjanji akan membuat Pergub tentang keharusan perusahaan tambang membangun kantor pusatnya di Sultra.

“Namun hingga saat ini janji itu belum direalisasikan oleh pak Gubernur,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Jangkar Muda Indonesia (Jamindo), Muh. Gilang Anugrah, bahwa ketika perusahaan tambang membangun kantor pusat, maka tentu akan berdampak positif bagi masyarakat lokal. Karena sampai hari ini angka pengangguran di daerah ini masih sangat besar.

Sementara Korwil Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia (Himapindo) Sultra, Ahmad Zainul mengungkapkan dari semua IUP Pertambangan baik Nikel maupun Emas di Sultra, baru sekitar 20% saja yang berkantor, itupun hanya mengontrak.

Terakhir, Pimpinan Lembaga Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Sultra (Ampuh Sultra) Hendro Nipolo menyatakan bahwa pihaknya bersama empat lembaga, yaitu GMKM, Pemuda Lira Sultra, Jamindo, dan Himapindo Sultra bersepakat untuk kembali menagih Pergub yang pernah dijanjikan oleh Gubernur Sultra.

“Mungkin Beliau lupa soal janjinya itu, jadi kami coba ingatkan kembali,” tutupnya.(*)

Reporter: Julianto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here