Karyawan PT. Argasoka : Gaji Kami Belum Dibayar

0
230
Karyawan PT. Argasoka : Gaji Kami Belum Dibayar
Paisal, karyawan PT. Argasoka. (Foto: Julianto/FB)

KENDARI, SULTRA – Sejumlah karyawan PT. Argasoka yang bergerak di bidang pertambangan nikel yang mengelola di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Gerbang Multi Sejahtera (GMS) di Desa Sangi-Sangi, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) belakangan ini mengeluh.

Pasalnya, seluruh karyawan lokal yang bekerja di PT. Argasoka hingga kini hak atau gaji mereka belum terbayarkan pasca tambang nikel tersebut berhenti beroperasi.

Hal tersebut terungkap melalui pengakuan Paisal, salah seorang karyawan PT. Argasoka kepada media fokusberita.net di Kantor Departemen Ketenagakerjaaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (28/02/2020) kemarin.

Pai sapaan akrabnya menuturkan bahwa dirinya sudah berkerja selama dua tahun di PT. Argasoka sebagai karyawan Ceker (Helper Mekanik). Namun hingga saat ini gajinya selama dua bulan belum dibayarkan, sementara perusahaan tambang nikel tersebut akan berpindah tempat menambang, juga tanpa membayar pesangon karyawan.

“Kurang lebih 16 orang (karyawan) sampe hari ini belum mendapatkan gaji selama dua bulan, kemudian perusahaan ini juga tidak memberikan kami pesangon,” tuturnya.

Fatmawati dari Departemen Tenaga Kerja, yang ditemuninya penjelasan bahwa kontrak kerja yang dibuat oleh PT. Argasoka untuk karyawanya tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Diungkapkan oleh Fatmawati, lanjut Pai, sebagaimana terlampir dalam Pasal 14 Kontrak Kerja bahwa Pihak Pertama dan Kedua sepakat pada saat berakhirnya kontrak kerja Pihak Pertama tidak berkewajiban membayar pesangon, jasa atau uang pisah ataupun nama lain dengan maksud yang sama. Kemudian pada paragraf kedua tertuang Pihak Kedua dengan sadar tidak akan menuntut uang pesangon, jasa atau uang pisah ataupun nama lain dengan maksud yang sama.

“Padahal sebagaimana dalam Pasal 88 Ayat 1 setiap pekerja berhak untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kemudian dijelaskan juga pada Ayat 3 huruf (j) kebijakan yang dimaksud yaitu untuk pemberian pesangon terhadap Buruh. Kontrak kerja yang telah dibuat oleh pihak perusahaan itu terkesan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” kata Pai.

Selain tidak mendapatkan gaji dua bulan dan pesangon, tambah Pai, dirinya bersama karyawan lainnya selama dua tahun juga tidak pernah mendapatkan BPJS Ketenaga Kerjaan dari perusahaan tempatnya bekerja.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah via telepon selulernya, Penanggung Jawab Operasional PT. Argasoka, Fuad Ahmad menampik hal itu.

Dijelaskan Fuad bahwa PT. Argasoka belum mem-PHK kan karyawan lokalnya karena kontrak kerja antara perusahan dengan karyawan belum selesai.

Adapun terkait gaji karyawan yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan bahwa dirinya sudah meminta ke HO untuk membayar penggajian terlebih dahulu sebelum alat-alat dimasukkan dalam LCT.

“Saya sudah minta ke HO supaya penggajian karyawan dibayarkan terlebih dahulu. Setelah gaji karyawan dibayarkan, barulah unit dimasukan ke dalam LCT,” tandas Fuad.(*)

Reporter: Julianto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here