Kapital Sultra Desak BPN Kota Kendari Cabut Sertifikat Kepemilikan Artha Graha

0
156
Kapital Sultra Desak BPN Kota Kendari Cabut Sertifikat Kepemilikan Artha Graha
Kapital Sultra saat menggelar aksi demonstrasi di Kantor BPN Kotak Kendari, Senin. (Arna/FB.Net)

KENDARI, SULTRA — Sejumlah massa yang tergabung dalam Konsorsium Aktivis Pemerhati Hutan dan Lingkungan (Kapital) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari.

Mereka mendesak BPN Kota Kendari agar segera mencabut sertifikat kepemilikan Artha Graha, Senin (26/10/2020).

Selaku Koordinator Lapangan, Hendra Yus Khalid membeberkan bahwa BPN sudah tidak becus dalam mengelola tatanan birokrasi dalam pemerintahan di Kota Kendari saat ini.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa ekosistem Mangrove Teluk Kendari adalah rencana Kawasan Konservasi.

Dalam Pasal 19 disebutkan bahwa zona konservasi atau rehabilitasi Mangrove dimaksudkan untuk merehabilitasi ekosistem Mangrove di Kawasan Pesisir Kota Kendari yang telah terdegradasi.

Maka secara asumsi, lanjut dia, ekosistem Mangrove di Teluk Kendari keberadaan dan kelestariannya harus dijaga.

Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari Tahun 2010-2030, yang menyebutkan bahwa kawasan Mangrove Teluk Kendari adalah Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung dimana di dalamnya terdapat Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan sempadan sungai sebagaimana tercantum dalam Pasal 24.

Dimana, jelas dia, bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang dan mengelompok, yang penggunannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

“Berdasarkan dua Peraturan Daerah tersebut menegaskan bahwa Kawasan Mangrove atau ekosistem Mangrove yang terdapat di Teluk Kota Kendari adalah tanah negara yang merupakan objek yang harus dijaga dan dilestarikan keberadannya,” jelasnya.

Namun, berdasarkan fenomena dan fakta di lapangan, menunjukan bahwa terdapat tumpang tindih tanah atau lahan dan atau kepemilikan yang harus segera diselesaikan. Dimana terdapat pihak Artha Graha yang mengklaim kepemilikan atas tanah atau lahan Mangrove di Teluk Kendari dengan adanya plang atau tanda kepemilikan.

“Apabila mengacu pada kedua Perda Kota Kendari di atas maka seyogyanya tidak ada pihak manapun yang boleh mengatasnamakan hak milik atas tanah atau lahan di Kawasan Mangrove Teluk Kendari. Sehingga dalam hal ini kepemilikan atas tanah oleh Artha Graha tidak memiliki kekuatan hukum, sebab telah melanggar dari pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari,” ungkap Hendra.

Pada dasarnya, Mangrove merupakan kawasan yang harus dilindungi dan harus dibebaskan dari alas hak yang ada di atasnya, baik hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai dikarenakan apabila Kawasan Mangrove sudah menjadi hak milik dan memiliki sertifikat hak atas tanah, maka kelestarian ekosistem Nangrove di Teluk Kendari tidak akan terjaga dan akan menimbulkan dampak yang negatif.

“Untuk itu, kami dari Konsorsium Aktivis Pemerhati Investasi Hutan dan Lingkungan (Kapital) Sulawesi Tenggara mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari sebagai lembaga yang berwewenang atas sertifikat pertanahan untuk segera mencabut hak atas tanah atau sertifikat tanah yang dimiliki oleh Artha Graha,” tegasnya.

“Jika desakan kami tidak segera ditindak lanjuti oleh BPN Kota Kendari, maka kami akan kembali bertandan di Kantor Wali Kota untuk meminta Kepala BPN Kota Kendari untuk segera dipecat,” tandas Hendra Yus Khalid dengan nada marah.(#)

Kontributor: Arna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here