Kajari Konsel Jadi Narasumber Sosialisasi Penanganan Tindak Pidana Pilkada Serentak

0
74
Kajari Konsel Jadi Narasumber Sosialisasi Penanganan Tindak Pidana Pilkada Serentak
Kepala Kajari Konawe Selatan, Dr. Aprilliana Purba, SH.,MH menjadi narasumber pada sosialisasi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Wonua Monapa Resort Kecamatan Ranomeeto. (Ricky/FB.Net)

KONAWE SELATAN, SULTRA — Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Konawe Selatan (Konsel), Dr. Aprilliana Purba, SH.,MH menjadi narasumber pada sosialisasi ‘Penanganan Tindak Pidana  Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020’.

Acara yang diselenggarakan beberapa hari lalu, Kamis (20/08/2020), di Wonua Monapa Resort Kecamatan Ranomeeto ini, merupakan kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konsel.

Dikesempatan itu, Kajari, Dr. Aprilliana mengingatkan agar di tahun politik individu bijak dalam mengikuti irama pesta demokrasi Pilkada serentak yang bakal digelar Desember mendatang, seperti menghindari penyebaran Hoax atau bersifat menjatuhkan calon Kada lain.

“Stop menebar informasi Hoax atau black campaign yang tujuannya menyerang cakada ditengah tahapan pilkada, apalagi sampai membagikan di media sosial,” ujarnya.

Hal tersebut menurutnya dapat menurunkan kualitas Pilkada dan berpotensi melanggar hukum. Yang tentunya bisa merugikan oknum bersangkutan.

Dan memang tidak bisa dinafikkan, sambungnya, pelanggaran saat pelaksanaan Pilkada yang digelar ditengah pandemi Covid-19 sangat berpotensi meningkat.

“Kerap terjadi jika ada pemilihan pemimpin, bukan hanya di Indonesia di luar juga demikian adanya saling menjatuhkan, untuk itu kita harus kontrol diri dengan bertindak rasional baik pemilih maupun kontestan pemilu,” kata Aprilliana.

“Itulah gunanya belajar mengendalikan diri untuk tidak ikut terjerumus di dalamnya yang membahayakan diri yang dapat berujung pada tindak pidana pemilu,” tambahnya.

Olehnya itu melalui sosialisasi ini, ia berharap masyarakat bisa lebih memahami jenis potensi tindakan pelanggaran hukum yang dimaksud. Untuk selanjutnya menghindari hal tersebut.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan landasan hukum untuk menjerat seseorang baik pemilih maupun konstestan dalam tindakan melawan hikum tersebut diantaranya UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwali, PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal pilkada serentak, yang selanjutnya dikuatkan dalam Peraturan bersama Bawaslu, Kepolisian dan Kejagung No. 14 Tahun 2020 tentang sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu).

Namun, tutur ia, apabila terjadi tindak pidana Pemilu, tetap mengedepankan sesuai asas Gakkumdu, yakni keadilan, kepastian, pemanfaatan bersama dimuka umum dan praduga tidak bersalah.

“Saya mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi seluruh tahapan dengan menjadi pemilih atau peserta kontestan yang baik, taat hukum dan lebih rasional sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” ajaknya.

Menutup arahannya, Dr. Aprilliana menyatakan dengan tegas bahwa dalam bekerja lembaga yang dipimpinnya selalu mengedepankan sifat dan sikap profesional, proporsional, dan akuntabel.

“Selain itu kita terus berikan pemahaman, dan tingkatkan kualitas pengawasan bagi penyelenggara serta memberi masukan kepada partisipasi masyarakat dalam kesiapan menghadapi Pilkada serentak tersebut, diantaranya melalui sosialisasi seperti ini,” tandasnya.

Untuk diketahui, kegiatan sosialisasi dihadiri pihak Bawaslu, KPU, Kejaksaan, Kesbangpol, Satpol PP, Kepolisian, Partai Politik dan Lembaga Pemantau Pemilu.(*)

Kontributor: Ricky

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here