Kades Subah Akui Pencetus Pengadaan Sampul Sertifikat PTSL

1
1258
Kades Subah Akui Pencetus Pengadaan Sampul Sertifikat PTSL
Koordinator PTSL Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batang, Faizin. (Fajar/FB.Net)

BATANG, JATENG — Masyarakat Desa Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), belakangan ini ramai membicarakan biaya administrasi Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ternyata melebihi batas tarif biaya yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Biaya PTSL Desa Subah, yaitu Rp350 ribu untuk biaya administrasi pembuatan sertifikat dan Rp100 ribu untuk tambahan biaya pengambilan sertifikat guna pembelian cover atau sampul sertifikat.

Kisriyanto selaku Kepala Desa (Kades) Subah saat dikonfirmasi awak media mengakui program PTSL untuk Desa Subah biaya administrasinya sebesar Rp350 ribu, namun ia tidak mengetahui tambahan Rp100 ribu untuk pengadaan cover atau sampul. Dirinya hanya memberi gagasan atau inisiasi pemberian cover atau sampul tersebut.

“Benar mas, biaya PTSL di Desa Subah 350 ribu. Dan terus terang saya sendiri tidak tau standar biaya administrasi PTSL itu berapa. Untuk tambahan 100 ribu guna pembelian sampul atau cover saya juga tidak tau,” ujarnya, Senin (26/10/2020).

Kata dia memang inisiasi atau gagasan pemberian sampul sertifikat tersebut dirinya yang mengusulkan karena itu dokumen yang sangat penting.

“Masak tidak bersampul, kan bisa cepat kotor atau rusak jika tidak dikasi sampul dan agar terlihat bagus. Sampul itu dibeli dari Koperasi BPN,” katanya.

Terkait pemberitaan di media yang pada akhirnya menjadi perbincangan masyarakat khususnya tambahan biaya Rp100 ribu tersebut, ia katakan akan mengembalikan uang tersebut agar masyarakat tidak merasa keberatan atau dirugikan.

Sementara, Koordinator PTSL Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batang, Faizin saat dikonfirmasi, Selasa (20/10/2020), mengungkapkan bahwa pihaknya tidak pernah memperjual belikan sampul atau cover sertifikat melainkan diberikan secara cuma-cuma kepada pemohon PTSL.

Ia pun menegaskan jika ada oknum maupun pihak panitia PTSL dari pemerintah desa atau siapapun yang berani bermain nakal terkait jual beli sampul atau cover sertifikat, pihak BPN akan memberikan sanksi dan tindakan tegas agar tidak terjadi kecurangan maupun praktik Pungli di pihak manapun.

“Karena pemohon hanya menyiapkan berkas yang dibutuhkan dan membayar biaya patok serta untuk materai dan foto copy berkas-berkas yang dibutuhkan untuk administrasi proses PTSL dan biaya administrasi PTSL harus sesuai dengan SKB Tiga Menteri,” tegasnya.(*)

Kontributor: Fajar

1 COMMENT

  1. Min mau tanya, saya sudah bayar 350 dan wktu itu ktanya ada biaya ghibah 300, + biaya cover 100 jadi 350+300+100=750.000, itu termasuk pungli atau apa ya masak sampe segitu, kami rakyat tidak tahu hanya membayar saja

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here