Jumlah DPT Sah Melonjak 10 Ribu: Kinerja, Integritas dan Netralisasi Bawaslu Muna Dipertanyakan

0
3960
Jumlah DPT Sah Melonjak 10 Ribu: Kinerja, Integritas dan Netralisasi Bawaslu Muna Dipertanyakan
Pospera saat berunjuk rasa di Kantor Bawaslu Muna, Rabu. (Ros/FB.Net)

MUNA, SULTRA — Sejumlah massa yang tergabung dalam Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) berunjuk rasa di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muna, Rabu (16/12/2020).

Dalam aksinya, massa mempertanyakan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sah, dimana pada Pemilihan Legislatif (Pilcaleg) 2019 DPT berjumlah 111 ribu, akan tetapi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020 melonjak 10 ribu sehingga meningkat menjadi 121 ribu.

Massa aksi menilai, Bawaslu Muna tidak bekerja profesional, integritas dan netralisasinya sebagai penyelenggara dipertanyakan.

Koordinator aksi, Ilham Malik mengatakan bagaimana mungkin dalam waktu satu tahun jumlah DPT melonjak hingga 10 ribu.

“Ini kan aneh. Bawaslu Muna diduga tidak netral. Kami menyimpulkan selisih 8.000 suara kemenangan Paslon Nomor Urut 1 itu adalah Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) hasil DPT yang melonjak 10 ribu,” teriak dia dalam orasinya, Rabu (16/12/2020).

Menurutnya, penggelembungan suara dan kecurangan-kecurangan terjadi didepan mata, namun Bawaslu hanya bungkam.

“Bawaslu bukan lagi penyelenggara yang independen alias netral, tapi kami menilai Bawaslu memihak pada salah satu Paslon 01 RE-BL. Bawaslu rasa Tim Sukses,” ungkap Ilham Malik.

Kenapa demikian, sambung Malik, karena semua temuan kecurangan, sengketa dan semua materi-materi disertai bukti yang dilaporkan oleh Tim Paslon LM. Rajiun Tumada-H. La Pili (RAPI) diabaikan.

“Ironisnya lagi, laporan mereka bocor. Dan Tim RAPI menilai yang membocorkan pihak Bawaslu sehingga saksi-saksi mereka diintimidasi. Bawaslu tidak netral,” ketusnya.

Anggota Pospera lainnya, Jalil mengatakan, sebagai lembaga penyelenggara yang netral dan punya integritas, harusnya Bawaslu memahami tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

“Disini sudah jelas kecurangan pihak penyelenggara untuk memenangkan salah satu Paslon secara terstruktur yakni Nomor Urut 1,” katanya.

Olehnya itu, tambah Jalil, keterbukaan data dan informasi antar penyelenggara Pemilu adalah hal yang penting, mutlak dibutuhkan serta harus menjadi perhatian bersama penyelenggara Bawaslu dan KPU.

“Keterbukaan informasi antar penyelenggara pemilihan menjadi kunci terwujudnya daftar pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif,” pungkasnya.(*)

Kontributor: Ros

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here