Ihlas Muhamad: Semoga dokter Baharuddin Tak Terjangkit Virus Kebohongan sang Petahana

0
1384
Ihlas Muhamad: Semoga dokter Baharuddin Tak Terjangkit Virus Kebohongan sang Petahana
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna, Ihlas Muhamad saat menyampaikan orasi politiknya pada kampanye RAPI. (Ros/FB.Net)

MUNA, SULTRA — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (PDP) II Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Muna, Ihlas Muhamad berharap kepada dokter Baharuddin yang tak lain adalah iparnya sendiri agar tidak terjangkit dengan virus kebohongan sang petahana Rusman Emba (RE).

Ihlas menyayangkan sikap politik dokter Baharuddin yang bergabung dengan petahana. Menurutnya, sebagai seorang yang agamais, Baharuddin seharusnya bisa melihat kondisi Muna yang sangat memprihatinkan selama dipimpin oleh RE.

“Muna ini bukan maju tetapi semakin tertinggal. Daerah ini harus bangkit dari ketertinggalan. Rajiun Tumada yang bisa menyelamatkan daerah Witeno Wuna Barakati dari ketertinggalan akibat pemimpin yang ingkar janji dan pembohong,” ungkapnya pada fokusberita.net, Rabu (25/11/2020).

Dikatakannya, RE-DB selalu meneriakkan kata lanjutkan. Namun bila melihat kondisi Muna seperti ini apa yang mau dilanjutkan. Tidak ada pembangunan saat menjabat Bupati, kalaupun ada hanya timbunan Motewe.

Itupun uang rakyat yang dipakai menimbun Motewe sebesar Rp 33 miliar, saat ini mangkrak.

“Kasihan rakyat dibodohi, janji politiknya saat berkampanye tidak ada yang ditepati, semuanya diingkari. Janji-janjinya bohong semua. Mudah-mudahan kebohongannya tidak menjangkiti dokter Baharuddin,” ketus Ihlas.

“Seharusnya pemimpin pembohong yang tidak menepati janjinya diberi sanksi. Apa sanksi yang akan diberikan jika pemimpin ingkar janji? Berbagai kalangan mengusulkan agar pemimpin seperti itu dimakzulkan dan sebaiknya tidak dipilih lagi,” sambungnya.

Walaupun, lanjutnya, soal pemakzulan seorang pemimpin pembohong dan ingkar janji belum dapat dilakukan karena tidak ada landasan hukumnya.

“Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini tidak dapat mengadili seorang pemimpin ingkar janji. Jika tidak ada yang mendakwa, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau lembaga legislatif,” lanjutnya.

Jadi, jelas Ihlas, yang sangat memungkinkan dilakukan adalah pemberian sanksi sosial, artinya rakyat jangan memilih lagi pemimpin tersebut pada 09 Desember nanti. Namun nemilih pemimpin yang bijak agar bisa merasakan penderitaan rakyat. Memilih pemimpin tegas dan disiplin agar punya wibawa kepemimpinan dan tidak dikuasai preman.

“Kemudian pilihlah pemimpin yang punya jiwa membangun dan kebijakannya berpihak pada rakyat, sosok itu hanya ada pada Rajiun Tumada dan La Pili. Oleh karnanya, 9 Desember, coblos Nomor 2 RAPI agar Muna bisa bangkit dari ketertinggalan,” ajak Ihlas.

Terakhir, Ihlas kembali berharap pada dokter Baharuddin agar tidak menjadi korban kebohongan petahana.

“Semoga nantinya ada dasar hukum yang akan mendorong para pemimpin untuk menunaikan janji-janji manisnya saat kampanye, sehingga program-program yang ditawaran kepada publik saat kampanye tidak menjadi sekedar janji palsu atau ‘lip service’ semata seperti petahana,” harapnya.(*)

Kontributor: Ros

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here