HGU PT SRA Habis Sejak 2013, Ketua DPRD Sergai: Hak Masyarakat Harus Dikembalikan

0
185
HGU PT SRA Habis Sejak 2013, Ketua DPRD Sergai: Hak Masyarakat Harus Dikemblikan
Ketua DPRD Sergai, dr. Riski Ramadhan Hasibuan memimpin langsung RDP di ruang rapat lantai II Gedung DPRD Sergai. (Foto: Istimewa)

SERDANG BEDAGAI, SUMUT – Ketua DPRD Serdang Bedagai (Sergai) dr. Riski Ramadhan Hasibuan memimpin langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat lantai II Gedung DPRD Sergai, Selasa (17/3/2020), dengan sejumlah pihak terkait sengketa tanah adat Ulayat Raja Kotarih seluas 2092.92 Hektar antara masyarakat adat dengan PT Sri Rahayu Agung (SRA). Selain itu, juga membahas tentang dampak penutupan akses jalan masyarakat Desa Kotarih oleh perusahaan perkebunan PT SRA.

RDP ini turut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Sergai I Wayan Swada, Sekretaris Dinas PU PR Onggung Purba, Dinas Perhubungan, Wakil Ketua DPR Syamsul Bahri Purba, Ketua Fraksi Gerindra DPR James Hotlan Pangaribuan, Dewan Pakar DPRD Herlan Panggabean, Asisten I Pemkab Sergai Nina Deliana Hutabarat, Camat Kotarih dan perwalilan masyarakat adat Kotarih serta pihak terkait lainnya.

“Kami wakil Rakyat, DPRD Bersama Masyarakat, Saya siap di depan untuk memperjuangkan Hak masyarakat,” tegas Ketua DPRD Sergai, dr. Riski Ramadhan Hasibuan, Selasa (17/3/2020).

Ketua DPRD mengaku kecewa dengan sikap pemerintah daerah yang dinilai kurang memberi perhatian terhadap masalah yang dihadapi masyarakat Kotarih.

“Mari kita sama-sama berjuang. HGU PT SRA sudah habis sejak 2013 maka hak masyarakat harus dikembalikan ke masyarakat,” ajaknya.

Riski juga menyampaikan kepada Asisten I Pemkab Sergai Nina Deliana Hutabarat, agar hak masyarakat yang selama bertahun-tahun dirampas PT SRA dikembalikan, juga akses jalan masyarakat Desa Kotarih juga ditutup portal oleh perkebunan PT SRA hingga tidak bisa dilewati. Namun terkesan masalahnya tidak mendapat solusi dari Pemda.

Pemerintah Sergai yang diwakili oleh Asisten I Pemkab Sergai, Nina Deliana Hutabarat menyampaikan, PT SRA siap mengganti rugi.

“DPRD bersama Pemerintah berada dipihak masyarakat dan memprioritaskan untuk penyelesaiannya,” paparnya terkesan membela perusahaan bahkan anehnya mengungkapkan bahwa perusahaan siap mengganti rugi masyarakat, sedangkan HGU perusahaan sudah habis dan hak masyarakat saatnya dikembalikan.

Kepala Kantor Pertanahan Sergai, I Wayan Swada membenarkan bahwa HGU PT SRA telah habis.

“HGU PT SRA diterbitkan Desember 1993 telah habis pada Desember 2013, melakukan perpanjangan belum disetujui sampai hari ini, pihak Pertanahan melalui Kanwil Provinsi akan segera meminta keterangan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dewan Pakar DPRD, Herlan Panggabean menegaskan, dengan berakhirnya HGU PT SRA tahun 2013, dan tidak keluarnya HGU baru maka perusaan tersebut ditutup saja.

“Presiden kita Pro Rakyat, PT SRA selama HGU mati tidak pernah bayar pajak, kemana pajaknya? tidak ada penjelasan,” tanya dia bernada heran.

Sementara, delegasi warga Desa Kotarih, Tumingan menyampaikan harapan mereka agar penderitaan yang dihadapi warga segera berakhir.

“Kembalikan Hlhak kami tanah masyarakat adat raja Kotarih yang dirampas oleh PT Sri Rahayu Agung. Apakah Perusahaan yang harus tunduk pada peraturan pemerintah atau pemerintah yang tunduk pada perusahaan, bapak bapak yang berwenang, hak hak kami telah dirampas, tolonglah kami masyarakat, perusahaan (PT SRA) selama ini menzolimi kami, gara-gara PT SRA, hidup kami hancur-hancuran, semakin hari semakin terancam,” keluh Tumingan.

TIM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here