Forsemesta: Polri Harus Transparan Mengusut Kasus Ilegal Mining PT. Bososi Pratama, PT. RMI dan PT. NPM

0
214
Forsemesta: Polri Harus Transparan Mengusut Kasus Ilegal Minning PT. Bososi Pratama, PT. RMI dan PT. NPM
Koordinator Presidium Forsemesta, Muhamad Ikram Pelesa. (Foto: Julianto Jaya Perdana/FB.Net)

KENDARI, SULTRA – Delapan hari telah berlalu pasc penindakan Tim Investigasi Mabes Polri terhadap dugaan ilegal mining yang dilakukan PT. RMI (Rockstone Mining Indonesia), PT. TNI (Tambang Nikel Indonesia), PT. NPM (Nuansa Perkasa Mandiri), PT. AMPA, PT. PNN (Pertambangam Nikel Nusantara), PT Jalumas dan PT. Bososi Pratama selaku pemilik IUP belum menemukan kejelasan.

Pasalnya, sampai saat ini Polri belum juga melakukan penetapan tersangka kepada sejumlah oknum yang bertanggung jawab atas dugaan Ilegal mining tersebut.

Hingga hal itu menjadi sorotan Koordinator Presidium Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan (Forsemesta), Muhamad Ikram Pelesa.

“Polri terkesan lamban dan tidak transparan dalam pengungkapan kasus dugaan ilegal mining yang dilakukan oleh PT. Bososi Pratama bersama kroninya, padahal kasus ini telah terang benderang, siapa yang harus bertanggung jawab,” ucapnya saat menggelar Konferensi Pers, Rabu (25/03/2020).

Menurut Ikram, ada 3 petunjuk jelas yang dapat digunakan Polri dalam melakukan penetapan tersangka atas dugaan aktivitas ilegal di wilayah IUP PT. Bososi Pratama. Pertama, Insiden Kecelakan Kerja yang mengugurkan 2 karyawan PT. NPM di wilayah IUP PT. Bososi merupakan gambaran bahwa perusahaan tersebut diduga melakukan aktivitas secara ilegal tanpa mekanisme penambangan yang benar, teranyar perusahaan tersebut diduga belum mengantongi IUJP.

Kedua, saat penindakan TIM Investigasi Mabes Polri terhadap sejumlah perusahaan di wilayah IUP PT. Bososi Pratama ditemukan PT. RMI masih melakukan aktivitas pertambangan yang juga diduga tidak memiliki dokumen untuk menggarap Ore di wilayah IUP PT. Bososi Pratama, perahnya aktivitas perusahaan tersebut diluar wilayah IUP bahkan masuk dalam Kawasan Hutan Lindung.

Ketiga, PT. Bososi Pratama diduga mengkomersilkan IUP-nya kepada sejumlah perusahaan dalam bentuk join operasional tanpa mengantongi dokumen yang sah, terlebih lagi mereka (PT. Bososi Pratama dan kroninya) juga diduga melakukan aktivitas pertambangan diluar IUP dan menorobos Kawasan Hutan Lindung. Sehingga menurutnya ketiga alasan tersebut telah cukup untuk menjerat Pimpinan PT. Bososi Pratama, PT. RMI dan PT. NPM.

“Nah dengan demikian ini telah cukup untuk menjerat Pimpinan PT. Bososi Pratama, PT. RMI, PT. NPM dan sejumlah perusahaan lainnya,” terang Ikram.

Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI ini meminta Mabes Polri untuk segera menetapkan tersangka dalam dugaan kasus ilegal mining PT. Bososi Pratama dan dalam hal aktivitas pertambangan ketujuh perusahaan yang melakukan kegiatan dikoridor dan diluar Wilayah IUP yang juga hutan lindung tanpa mengantongi IUJP, untuk lebih focus melakukan penindakan kepada 2 (dua) perusahaan yakni PT. RMI dan PT. NPM yang secara nampak telah menunjukan ketidakpatuhan mereka atas hukum yang berlaku.

‚ÄúSelain Dirut PT. Bososi Pratama dan beberapa Perusahaan lainnya, kami mendesak Mabes Polri untuk meminta pertanggung jawaban kepada 2 (dua) perusahaan yakni PT. RMI dan PT. NPM yang secara nampak telah menunjukan ketidakpatuhan mereka atas hukum yang berlaku. Pertama, PT. RMI tertangkap basah dilokasi IUP PT. Bososi pratama sedang melakukan aktivitas tanpa IUJP dan menggarap kawasan hutan lindung. Kedua, PT. NPM selain dugaan aktivitas yang sama, akibat manajemen yang kurang baik perusahaan tersebut mencelakakan 2 kariawannya hingga meninggal dunia,” tutupnya.(*)

Reporter: Julianto Jaya Perdana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here