Eks Karyawan PT MMM di Konsel Tuntut Kekurangan Pembayaran Pesangon PHK

0
728
Eks Karyawan PT MMM di Konsel Tuntut Kekurangan Pembayaran Pesangon PHK
Eks karyawan mendatangi PT. MMM, Selasa. (Foto: Ricky/FB.Net)

KONAWE SELATAN, SULTRA – Ditengah negara kita sedang dilanda bencana Covid-19 yang begitu dahsyat bahkan pemerintah memikirkan masyarakat mulai dari kesehatan hingga materi, namun di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) terjadi PHK besar-besaran.

Salah satu perusahaan nikel bernama PT. Macika Mada Madana (PT. MMM) melakukan pemutusan kontrak terhadap 124 karyawannya karena masa kerja para karyawan berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Akibat pemutusan kontrak tersebut, para eks karyawan PT. MMM menuntut kekurangan pembayaran pesangon PHK.

Barlin (25) salah satu eks karyawan PT. MMM mengaku sangat kecewa dengan keputusan perusahaan yang tidak pro terhadap tenaga kerja dikarenakan tuntutan mereka tidak terealisasi dengan baik.

“Ada ketidaksesuaian pemberian pesangon (nominal uang) dengan masa kerja karyawan yang diduga tidak sesuai dengan perundang-undangan,” ujarnya, Selasa (07/04/2020).

Menurut Barlin, semestinya pihak perusahaan memberikan pesangon yang sesuai dengan masa kerja mereka sebagai bentuk tanda terima kasih, apalagi selama ini para karyawan sangat loyal terhadap perusahaan.

“Kami sudah sangat loyal berkerja hingga 2 tahun. Dimana bentuk penghargaan perusahaan sama karyawannya,” ucapnya dengan nada bertanya.

Pasalnya, kata Barlin, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 156 Ayat 1 ketika perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja maka perusahaan wajib memberikan pesangon.

“Kemudian landasan yang menjadi rujukan gaji kami yang 2 bulan ada pada ayat 2 poin (b) yang berbunyi masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, itu yang jadi penguatan kami hingga hari ini,” kata Barlin.

Eks karyawan lainnya, Sarwanto menambahkan bahwa diberikannya uang tanda jasa senilai Rp500.000 oleh pihak perusahaan merupakan hal yang sangat tidak wajar, mengingat PT. MMM adalah perusahaan nikel.

Ditambah lagi saat itu, dirinya pernah berkomunikasi dengan pihak HRD PT. MMM terkait adanya video durasi pendek yang dijadikan rujukan para karyawan dalam penghitungan upah apabila habis masa kontrak.

“Saya sudah pernah hubungi HRD pusat PT. Macika di WhatsApp terkait Video pada saat dia datang di Site, tapi dia berdalih bahwa kami hanya mengutip sepotong pembicaraannya, sementara saat dia bicara kita simak ji juga bahwa akan dihitung masa kerjanya mulai dari awal hingga akhir. Nah itumi yang menjadi pegangan kami sampai sekarang,” ungkapnya.

Dia berharap jasa-jasa mereka selama 2 tahun bekerja bisa dihargai dengan sewajar-wajarnya.

“Kalau hanya uang Rp500.000 itu sangat tidak wajar jika dibandingkan dengan masa kerja kami kurang lebih 2 tahun. Jadi kurang layak lah kalau mau dihargai begitu. Setidaknya perusahaan bisa berpikir melihat peran pencapaian PT. Macika yang tidak luput dari peran karyawan-karyawannya selama ini,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Side Manager PT. MMM, H. Moch. Rasjid mengatakan alasan pemutusan hubungan kontrak kerja karena melihat masa kerja karyawan sudah habis dan potensi nikel juga sudah jauh berkurang.

“Kegiatan kita juga sudah sangat berkurang, dari situlah kami mulai melakukan pengurangan tenaga kerja karena kebetulan karyawan kita sudah habis masa kontraknya,” katanya.

“Kami sangat menghargai jasa-jasa karyawan karena sudah berkerja optimal sehingga kami juga sekedar memberikan uang terima kasih kepada karyawan,” tambahnya.

Terkait dengan video pernyataan dari HRD yang dijadikan rujukan karyawan untuk menagih janji kata Rasjid, itu multitafsir.

“Terkait dengan video tersebut mereka hanya salah menafsirkan saja. Perhitungan upah mulai dari awal hingga akhir kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku,” tutupnya.(*)

Kontributor: Ricky

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here