Dirut AMPUH Sesalkan Pernyataan Kapolda Sultra

0
469
Dirut AMPUH Sesalkan Pernyataan Kapolda Sultra
Ilustrasi AMPUH Sultra

KENDARI, SULTRA – Direktur Utama (Dirut) Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Hendro Nilopo sangat menyesalkan pernyataan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sultra tentang ancaman pidana penyebaran vidio terkait kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina ke Provinsi Sultra beberapa waktu lalu.

Ia juga berharap, pihak Polda Sultra dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat luas (Publik) harusnya berhati-hati, profesional, terkonfirmasi maupun teruji kebenarannya. Hal ini mengingat, Polda merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kredibel di tingkat Provinsi.

“Jadi, jangan hanya masyarakat yang diingatkan mengenai ancaman pidana terkait penyebaran video Tenaga Kerja Asing (TKA) Cina yang masuk ke Sultra pada hari Minggu 15 Maret 2020, tetapi pak Kapolda juga seharusnya berhati-hati dalam memberikan keterangan atau penjelasan yang belum terkonfirmasi dengan benar, karena itu juga merupakan pidana. Sebagaimana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” harap pria yang akrab disapa DON HN ini.

Diungkapkannya, siapa pun atau pihak mana pun yang melanggar ketentuan perundang-undangan maka bisa berhadapan dengan konsekuensi hukum. Pada dasarnya kata dia, panglima tertinggi di negeri ini adalah hukum.

“Jelas ditegaskan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah),” ujar DON HN pada Fokusberita.net melalui WhatsAppnya.

Selain itu dipaparkan juga bahwa dari sekian jumlah TKA yang masuk di Provinsi Sultra, tidak menjamin bila TKA yang bersangkutan bersih dari virus Corona. Atas perihal ini, AMPUH Sultra lalu mempertanyakan pihak mana yang harus bertanggung jawab atas kedatangan TKA tersebut.

“Nah, kalau misalnya dari puluhan TKA itu yang datang di Sultra pada hari Minggu 15 Maret 2020 ada salah satu yang terinfeksi virus Corona kemudian menyebarkan kepada masyarakat, yang akan bertanggung jawab siapa,” tegas DON HN dengan nada bertanya.

DON HN juga menambahkan, pihak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia seharusnya mengingat kembali imbauan yang pernah dilayangkannya kepada masyarakat, bahwa sejak Februari 2020 para pekerja dari Cina tidak diperbolehkan lagi mendapat izin masuk ke Indonesia, termasuk di wilayah Provinsi Sultra.

Dirut AMPUH Sultra ini pun menyarankan demi keamanan dan kenyamanan masyarakat Sultra pada umumnya, seluruh aparat penegak hukum maupun instansi terkait, agar dapat menyelidiki penyebab dan aktor dibalik masuknya TKA Cina di Sultra.

“Untuk itu kami berharap demi keamanan di Sultra, agar Kapolda Sultra serta pihak-pihak yang berwenang dapat menyelidiki siapa dalang masuknya TKA Cina di Sultra pada hari Minggu kemarin, karena selain demi keamanan di Sultra, juga sebagai sikap mengindahkan imbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan sejak bulan Februari lalu,” tutupnya.(*)

Reporter: Julianto Jaya P

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here