Demonya Tak Digubris Bupati, Kepala BPN dan DPRD Konsel. Massa Framatal Kecewa

0
759
Aksinya Tak Digubris Bupati, Kepala BPN dan DPRD Konsel. Massa Framatal Kecewa
Massa dari Front Aliansi Masyarakat Tani Motaha Lamoen (Framatal) Bersatu, Kecamatan Angata saat menggelar aksi unjuk rasa, Kamis. (Dendi/FB.Net)

KONAWE SELATAN, SULTRA — Front Aliansi Masyarakat Tani Motaha Lamoen (Framatal) Bersatu, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Kamis (13/08/2020), menggelar aksi menuntut berbagai macam persoalan di PT. Marketindo Selaras yang dirasakan oleh masyarakat di daerah itu.

Aksi demonstrasi yang dilakukan di tiga titik yaitu Kantor Bupati, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Konsel, dan DPRD itu dalam rangka mendesak pihak PT. Marketindo Selaras segera melunasi sisa pembayaran tanah yang berada dalam wilayah Areal Penggunaan Lain (APL).

Selain itu, massa juga mendesak perusahaan tersebut segera bertanggung jawab menuntaskan pembayaran tanaman tumbuh yang telah digusur atau dirusaki oleh PT. Sumber Madubukari secara paksa di malam hari baik yang ada di wilayah APL maupun di wilayah eks reboisasi.

Tidak hanya sampai disitu, mereka juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Konsel dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Konsel untuk tidak menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) serta mengevaluasi IUP PT. Marketindo Selaras sebelum menuntaskan persoalan sengketa lahan dari masyarakat Tani Mota-Lamoen.

Koordinator aksi, Sarwan mengatakan, sejak tahun 1996 sampai dengan 1998, PT. Sumber Madubukari melakukan pembelian tanah kepada masyarakat dengan cara-cara yang tidak baik.

Salah satunya harga tanah yang disepakati yaitu Rp 300 per meter, namun faktanya sampai PT. Sumber Madubukari valit, tanah masyarakat baru Rp 100 per meter yang terbayarkan dan penguasaan lahan masyarakat pun dilakukan secara terpaksa dengan cara menggusur di malam hari.

“Lahan masyarakat yang dipenuhi tanaman tumbuh hingga masyarakat mengalami kerugian. Maka dengan beberapa persoalan kami meminta kepada Pemda Konawe Selatan untuk pro rakyat, bukan malah pro kepada korporasi yang telah membuat suatu penipuan yang terstruktur,” ungkapnya.

Namun setelah beberapa menit menyampaikan orasinya, baik Bupati Konsel, pihak BPN maupun anggota DPRD Konsel enggan menemui para demonstran.

“Sikap Bupati, Kepala BPN dan DPRD Konsel yang tidak menemui rakyatnya dalam hal ini meninggalkan kantor secara serentak telah melukai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan sikap ini telah melukai hati masyarakat,” pungkasnya dengan nada kecewa.(#)

Reporter: Dendi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here