Data BPK Tunjukan Rezim Rusman Emba Rugikan Uang Negara 14 M, Almardan: Datanya Valid

0
2803
Pemerhati Hukum Kabupaten Muna, Ld. Almardan Momo. (Foto: Ist)
Pemerhati Hukum Kabupaten Muna, Ld. Almardan Momo. (Foto: Ist)

MUNA, SULTRA — Hasil reviu perkembangan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait dengan Belanja Modal, posisi sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2019 menunjukkan masih terdapat rekomendasi LHP BPK belum sepenuhnya selesai ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Muna sehingga menjadi perhatian dan fokus pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (sampai dengan 31 Oktober).

Salah seorang Pemerhati Hukum Kabupaten Muna, Ld. Almardan Momo menilai LHP BPK tersebut menunjukan indikasi penyalahgunaan keuangan negara yang nyata. Ia memprediksi akan banyak Kepala Dinas dan pucuk pimpinan yang akan terseret tindak pidana korupsi.

“Ini data nyata. Bagaimana rezim Rusman Emba mengelola uang negara dengan menimbulkan kerugian hingga puluhan miliar. Data ini dari BPK loh… Jadi, kita harus akui validitasnya. Masyarakat Muna harus tahu bahwa rezim ini gagal dalam soal uang. Kedepannya akan banyak yang terseret korupsi, termaksud yang menikmati hasilnya,” beber pria yang juga merupakan Ketua DPD Garda Pemuda NasDem Kabupaten Muna ini, Sabtu (05/12/2020).

Berdasarkan Rekomendasi BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2018 terkait belanja modal diketahui sebanyak dua rekomendasi sebesar Rp1.940.580.163,84 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan sebanyak 13 rekomendasi sebesar Rp14.746.673.636,36, tindak lanjut belum sesuai rekomendasi. Jumlah tersebut kemungkinan masih akan bertambah, mengingat banyaknya indikasi yang ditemukan dilapangan oleh Tim Investigasi yang ia bentuk.

Berdasarkan pantauan awak media, dalam periode bulan ini tercatat beberapa Kepala Dinas telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Kendari dan Mapolda Sultra. Ld Almardan Momo mengatakan pelaporan oleh masyarakat tersebut membuktikan kalau masyarakat sudah resah terhadap penyimpangan yang terjadi.

“Sudah banyak Kadis yang dilapor. Masyarakat resah. Kami juga akan melaporkan beberapa lagi. Langsung ke KPK. Karena indikasi kerugian negara sangat besar. Jadi wajar saja kalau Muna hari ini tidak maju-maju, ternyata begini fakta yang tersembunyi selama ini,” katanya.

Diketahui, dalam LHP BPK tersebut terdapat 13 rekomendasi BPK yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Rusman Emba. Sebesar Rp14.746.673.636,36 tindak lanjut belum sesuai rekomendasi.(*)

Kontributor: Ros

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here