Carut Marut PTSL Desa Karangtengah Tak Kunjung Selesai

0
264
Carut Marut PTSL Desa Karangtengah Tak Kunjung Selesai
Ilustrasi

BATANG, JATENG — Carut marut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Karangtengah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah (Jateng) yang sudah dalam kurun waktu dua tahun lebih hingga kini tak kunjung selesai.

Menurut informasi dari warga Desa Karangtengah masih ada sekitar kurang lebih 119 bidang tanah yang belum selesai disertifikatkan hingga saat ini, padahal para pemohon atau warga yang mendaftar sudah membayar administrasi dan melengkapi persyaratan yang lain, namun belum ada penyelesaian.

Bahkan untuk tarif biaya PTSL melebihi tarif yang ditentukan hingga mencapai jutaan rupiah dan ternyata sertifikat yang belum terselesaikan belum didaftarkan ke pihak BPN oleh Sekertaris Desa (Sekdes) Karangtengah.

Kepala Desa (Kades) Karangtengah, Slamet Mugiono mengatakan, pihaknya tidak tahu pokok permasalahan program PTSL tersebut, karena ketika ada program ini dirinya belum menjabat sebagai Kades. Kala itu Kades dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Hadiyoso.

“Program PTSL saya tidak tahu pokok permasalahannya karena ketika itu saya belum menjabat sebagai Kades, semua administrasi PTSL diurusi oleh Plt dan Sekdes Marangtengah Taryoto, namun saat ini untuk Sekdes Taryoto sudah saya nonaktifkan,” ungkapnya ketika ditemui di Kecamatan Subah seusai rapat Kades se-Kecamatan Subah, Selasa (12/01/2021).

Lanjutnya, untuk penyelesaian 119 sertifikat, atas nama Pemerintah Desa pihaknya sudah berkordinasi dengan pihak BPN.

Sejauh ini, BPN sudah mencetaknya tinggal Pemerintah Desa mengirim data dari para pemohon untuk kelengkapan penyelasaian sertifikat tersebut.

“Jika teman media ingin mengetahui lebih jelas terkait PTSL Karangtengah temui saja pak Hadiyoso mantan Plt. karangtengah, karena dia yang tau persis dan paling banyak kaitannya dengan dana PTSL Karangtengah,” lanjutnya.

Dikonfirmasi terpisah, Camat Subah, Wahyu Setyo Utomo mengatakan, biaya PTSL harus sesuai dengan yang disepakati dalam musyawarah desa (Musdes).

“Terkait tarif PTSL di wilayah Kecamatan Subah khususnya, itu harus sesuai kesepakatan dalam Mudes dan masih dalam batas kewajaran yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah. Jika ada pungutan diluar kesepakatan Mudes maka itu tidak dibenarkan dan melanggar aturan baik sekecil dan sebesar berapapun pungutannya diluar yang dimusyawarahkan tidak dibenarkan,” tegasnya.

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan pihak koordinator PTSL dari BPN belum bisa dikonfirmasi.(*)

Kontributor: Fajar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here