Bupati Muna Diminta Tindaklanjuti Temuan BPK RI Tahun Anggaran 2019

0
1284
Bupati Muna Diminta Tindaklanjuti Temuan BPK RI Tahun Anggaran 2019
Koordinator Investigasi dan Advokasi LSM Gerak Sultra, Yogi Mengko, S.H. (Foto: Ist)

MUNA, SULTRA — Koordinator Investigasi dan Advokasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Sulawesi Tenggara (Gerak Sultra), Yogi Mengko, S.H mengungkapkan, BPK menemukan banyak kejanggalan dalam proses kegiatan maupun pengerjaan proyek di Kabupaten Muna.

Kejanggalan tersebut, diantaranya Insentif dan Honorarium Tenaga Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS.

“Terkhusus saat ini mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) Tahun Anggaran 2019, Nomor: 34.A/LHP/XIX.KDR/07/2020, Tanggal: 24 Juli 2020,” ungkap Yogi Mengko, S.H, Minggu (20/09/2020).

Dimana bagi Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) pada Dinas Kesehatan terlambat dibayarkan, diantaranya yang tidak dibayarkan senilai Rp 168.800.000.00, terdapat Tinta Ribbon dan Film Printer KTP-EL senilai Rp 117.548.000,00 belum diserahkan oleh Rekanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Realisasi Belanja Kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) di Kampung KB.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak sesuai dengan kondisi yang senyatanya, laporan pertanggung jawaban Pekerjaan Swakelola Jalan Usaha Tani di delapan desa pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, kekurangan volume empat paket pekerjaan jalan, irigasi dan jaringan senilai
Rp 829.660.309,01 dan denda keterlambatan belum dikenakan senilai Rp 22.648.354,51 atas dua paket pekerjaan pada Dinas PUPR, dan masih ada beberapa lainnya yang diduga bermasalah.

Untuk itu, dia meminta kepada Bupati Muna selaku pimpinan tertinggi di daerah agar menindaklanjuti rekomendasi BPK RI tersebut.

Pihaknya juga akan melaporkan persoalan ini pada penegak hukum baik kepada Kepolisian Polres Muna maupun Kejaksaan Negri Muna mengingat Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

“Dimana pada Pasal 9 Ayat (1) apabila klasifikasi tindak lanjut menunjukkan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau terekomendasi belum ditindaklanjuti, pejabat wajib melaksanakan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak penetapan status diterima entitas,” jelasnya.

“Ayat (2) apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang terkait sedangkan dilanjutkan dalam Pasal 10 penyelesaian tindak lanjut tidak menghapuskan tuntutan pidana,” pungkasnya.(*)

Kontributor: Ros

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here