Bupati Jayapura Diminta Evaluasi Peraturan Pembatasan Waktu

0
121
Bupati Jayapura Diminta Evaluasi Peraturan Pembatasan Waktu
PPU-PP berfoto bersama dengan lima Fraksi DPRD Jayapura. (Akim/FB.Net)

SENTANI, PAPUA — Persatuan Pelaku Usaha dan Peduli Perekonomian (PPU-PP) Kabupaten Jayapura meminta kepada Bupati Jayapura untuk mengevaluasi kembali peratutan pembatasan waktu.

Hal itu disampaikan PPU-PP saat melakukan audiens dengan lima Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Jumat (09/10/2020).

Dalam audiens, Koordinator PPU-PP, Yered Yeremia Sokoy yang didampingi lima rekannya ditemui lima Fraksi, yaitu H. Wagus Hidayat, SE (Fraksi BTI), Piet Heriyanto Soyan (Fraksi PKB), Hermes Felle (Fraksi PDIP), Rasino (Fraksi NasDem) dan Basuki (Fraksi Gerindra).

Yered sapaan karib Koordinator PPU-PP dalam kesempatan itu menyampaikan beberapa poin tuntutan mereka.

“Pertama, kami meminta agar Bapak Bupati menarik atau membatalkan atau menganulir Surat Edaran Nomor: 800/26/SE/SET, tanggal 25 September 2020 Tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 50 Tahun 2020. Dan cukup menggunakan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020,” ujarnya.

“Karena di dalam Surat Edaran Bupati Nomor: 800/26/SE/SET tersebut terdapat poin-point yang telah dikeluhkan para pelaku usaha dalam rapat tanggal 15 Juli 2020 yang lalu,” lanjutnya.

Kemudian yang kedua, pihaknya meminta agar pembatasan waktu aktivitas diberlakukan mulai Pukul 06.00 hingga pukul 00.00 WIT, sesuai dengan penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang telah mencanangkan masa “Adaptasi menuju New Normal” sejak 1 September 2020 yang lalu.

“Dan kami pelaku usaha menyatakan siap untuk tetap menjaga Protokol Kesehatan pada jam aktivitas tersebut,” ucapnya.

Ketiga, tambah Yered, pihaknya sebagai pelaku usaha akan membantu pemerintah menerapkan protokol kesehatan secara ketat diantaranya setiap pelaku UMKM wajib menggunakan masker (Face Shield) dan menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun serta hand sanitizer bagi masyarakat yang akan melakukan transaksi di tempat usaha mereka.

“Kehadiran mereka untuk melakukan audiensi dan menyerahkan berkas aspirasi agar DPRD bisa segera memfasilitasi kami untuk dapat beraudiensi bersama pak Bupati dan juga Tim Gugus Tugas Covid-19 untuk membahas terkait hal tersebut,” jelasnya.

Yered mengucapkan terima kasih kepada lima fraksi yang telah menerima mereka untuk beraudiensi agar bisa mendengarkan aspirasi mereka dan mengharapkan segera ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang ada.

Sementara itu, dikonfirmasi wartawan melalui telepon selelurnya, H. Wagus Hidayat, SE selaku Ketua Fraksi BTI menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi perwakilan PPU-PP yang mempercayai lembaga DPRD untuk membahas dan meneruskan keluhan-keluhan tersebut.

“Sesuai dengan mekanisme di DPR, kami akan membahasnya di Fraksi dan akan meneruskan ke Ketua DPRD untuk kita mengundang dari pihak Eksekutif dan juga Satgas Covid-19 terkait apa yang dikeluhkan,” katanya.

“Olehnya itu, saya mengharapkan rekan-rekan untuk bersabar menunggu proses yang akan dilakukan untuk segera meminta Pemda agar mengevaluasi kebjikannya,” tutupnya.(*)

Kontributor: Akim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here