Begini Respon Komisi III DPRD Konsel Terkait Tuntutan Eks Karyawan PT. MMM

0
789
Begini Respon Komisi III DPRD Konsel Terkait Tuntutan Eks Karyawan PT. MMM
Ketua Komisi III DPRD Konsel, Herman Pambahako. (Foto: Istimewa)

KONAWE SELATAN, SULTRA – Belum lama ini sejumlah eks karyawan PT. Macika Mada Madana (PT. MMM) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menuntut kekurangan pembayaran pesangon PHK, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konsel, Herman Pambahako turut merespon persoalan tersebut.

Menurutnya, jika merujuk pada aturan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pertama pekerjaan yang sekali selesai atau yang sifatnya sementara. Kedua, pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun.

Kemudian ketiga, pekerjaan yang bersifat musiman. Keempat pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

“Jadi PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. PKWT ini dapat diperpanjang atau diperbaharui,” kata Herman Pambahako, Sabtu (11/04/2020).

Herman lanjut menjelaskan, PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu, dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Jadi totalnya 3 tahun.

Sedangkan perusahaan yang bermaksud memperpanjang PKWT karyawannya paling lama 7 hari. Sebelum perjanjian kontrak berakhir, sudah menyampaikan maksudnya secara tertulis kepada karyawan yang bersangkutan. Kemudian untuk pembaharuan PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu.

Pembaharuan perjanjian kontrak tersebut hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu, pembaharuannya hanya boleh dilakukan 1 kali dan paling lama 2 tahun.

“Jadi merujuk pada kasus tersebut kita perhatikan juga kaidah PKWT seperti yang saya jelaskan tadi apakah pekerjaan mereka termasuk pekerjaan yang seharusnya dipekerjakan dengan PKWT. Kemudian harus dilihat kembali apakah jangka waktu perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan di atas. Jika pekerjaannya tidak untuk dilakukan oleh pekerja PKWT atau jangka waktu perjanjiannya melebihi ketentuan di atas, maka seharusx kontraknya adalah Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT),” jelasnya.

Jika mereka (124 eks karyawan) dengan kontrak PKWTT (karena pengusaha melanggar ketentuan UU Ketenagakerjaan) karena di PHK oleh perusahaan, maka para eks karyawan berhak atas uang pesangon, tapi kalau PKWT Murni dan kontrak kerjanya berakhir sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerjanya maka mereka tidak berhak mendapat pesangon, perusahaan juga tidak punya kewajiban untuk memberikan pesangon kepada eks karyawan tersebut.

Mengenai pekerja kontrak PKWT yang diatur yaitu jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah karyawan sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

“Kami siap melakukan hearing dengan eks karyawan untuk melakukan jalur mediasi terhadap perusahan,” tutupnya.(*)

Kontributor: Ricky

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here