Ambil Alih Urusan Administrasi Tambang, Kapitan Sultra Tolak Kebijakan Pemerintah Pusat

0
211
Ambil Alih Urusan Administrasi Tambang, Kapitan Sultra Tolak Kebijakan Pemerintah Pusat
Kapitan Sultra saat berunjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sultra. (Foto: Julianto/FB)

KENDARI, SULTRA – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini merupakan salah satu daerah penghasil nikel terbanyak di kawasan Asia Tenggara. Sultra juga dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Namun sangat disayangkan, kekayaan alam tersebut justru berdampak terjadinya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Menyikapi hal itu, Lembaga Koalisi Aktivis Pemerhati Lingkungan dan Pertambangan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Kapitan Sultra) yang dipimpin oleh Asrul Rahmani bersama anggota lainnya menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (04/03/2020).

Aksi penolakan tersebut dilakukan karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengambil alih pengurusan administrasi di sektor pertambangan.

Pemuda yang akrab disapa Arul ini mengatakan, penetapan regulasi oleh pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut sama sekali tidak menguntungkan masyarakat, malah hanya bisa merugikan.

Hal ini dilihat dari adanya potensi pajak serta dampak bencana yang bisa ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan, sementara efek pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan pertambangan melalui dana investor juga semakin minim.

“Seharusnya dengan adanya kebijakan regulasi Peraturan Gubernur (Pergub) No. 89 Tahun 2009 tentang tata kelola pertambangan, ini merupakan suatu payung hukum agar manifestasi dari penambangan dapat mensejahterakan rakyat,” ucap Arul pada Fokusberita.net yang ditemui saat hearing di Kantor DPRD Sultra, Rabu (04/03/2020).

Ados selaku Korlap I pada aksi tersebut juga menegaskan, dengan dilimpahkannya wewenang administrasi ataupun dokumen seluruh perusahan tambang terhadap Pemerintah Pusat, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai tidak lagi efektif.

“Ketika wewenang ini dilimpahkan terhadap pemerintah pusat, maka Undang-Undang pertambangan tidak akan berjalan dengan sepenuhnya,” pungkasnya. (*)

Reporter: Julianto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here