Aktivis Soroti Kelangkaan Pupuk di Kabupaten Bima

0
201
Aktivis Soroti Kelangkaan Pupuk di Kabupaten Bima
Sukirman, Mahasiswa asal Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. (Foto: Ist)

BIMA, NTB — Persoalan Kelangkaan pupuk di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bukan hanya terjadi belakangan ini, namun setiap menjelang musim tanam petani masih merasakan kondisi yang sama.

Sementara Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima serta Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) sama sekali tidak berfungsi.

Sehingga mengakibatkan persoalan kelangkaan pupuk terus berlarut dan menuai polemik di tengah masyarakat petani.

Hal ini mendapat sorotan dari Sukirman, mahasiswa asal Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima pada sejumlah media, Minggu (03/01/2021).

“Tidak mungkin ada kelangkaan pupuk di kabupaten, khususnya di Kecematan Soromandi kalau Pemda Bima, DPRD dan KP3 bisa sepaham dalam menjalankan regulasi yang ada sesuai dengan kewenangan masing-masing,” ungkapnya.

Suky juga mengungkapkan, KP3 sama sekali tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Seharusnya, lanjut dia, KP3 aktif melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida di wilayah masing-masing.

Baik itu melalui pemantauan secara langsung terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dari pihak PT. Atau CV terkait, sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

“Selama ini, akibat dari tidak adanya peran KP3 membuat distributor dan para pengecer nakal, leluasa untuk menjual pupuk subsidi dan non subsidi secara paket. Dan diatas Harga Eceran Tertinggi (HET),” lanjutnya.

Misalnya saja, kata Suky, di Kecamatan Soromandi khususnya di Desa Sai dan sekitarnya. masih dijual diatas HET oleh pengecer dibawa kendali distributor CV. Rahmawati dengan harga berkisar Rp130 ribu, hingga 170 ribu per zat Pupuk Urea Bersubsidi.

“Belum lagi, dihitung dengan harga paketannya. Jelas akan lebih mahal lagi dan menyulitkan masyarakat petani,” kata dia.

Ia pun berharap semoga kelangkaan pupuk dan penjualan paket diatas HET bukanlah bagian dari konspirasi antara pihak distributor CV terkait, dengan Pemda setempat. Sebab, jika itu merupakan konspiras maka hal tersebut dapat memperpanjang kesengsaraan masyarakat petani di Kabupaten Bima.

“Saya menduga Polemik yang tidak ada ujungnya ini, ada unsur kesengajaan dan pembiaran. Sehingga sampai sekarang belum ada titik terangnya. Kalau dari Kewenangan yang dimliki Bupati, DPRD dan KP3, tidak mungkin tak mampu menuntaskan persoalan pupuk bersubsidi,” ucapnya.

Aktivis PMII Cabang Bima dan baru saja didemisioner sebagai Ketua Komisariat PMII STISIP Mbojo Bima ini mendesak Pemda untuk segera mengakhiri polemik pupuk bersubsidi.

“Untuk itu, kami meminta kepada Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Bima agar segera memanggil semua distributor se-Kabupaten Bima untuk membahas terkait polemik pupuk bersubsidi. Dengan harapan agar polemik yang kerap muncul setiap musim tanam petani dari tahun ke tahun ini dapat diselesaikan,” pintanya.

Sampai berita ini naik tayang belum ada konfirmasi resmi dari pihak Pemda Bima maupun DPRD setempat.

[ TIM ]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here